Solusi Jamkesda dan Reaktivasi Data
Menanggapi tekanan legislatif, Kepala Dinas Kesehatan, Eni Suhaeni, menyatakan pihaknya sedang mengupayakan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai solusi alternatif.
“Kami instruksikan Puskesos di tiap desa untuk mempercepat verifikasi ulang data warga terdampak agar status BPJS mereka bisa diaktifkan kembali. Selain itu, pelayanan promotif-preventif bagi ibu hamil dan bayi risiko tinggi tetap menjadi prioritas kami di tengah keterbatasan ini,” jelas Eni.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawal LKPj 2025 ini agar menjadi pijakan perbaikan performa eksekutif pada 2026.
Baca Juga:LKPj 2025, DPRD Kabupaten Cirebon Desak DKPP Optimalkan Teknologi Budi Daya dan Stabilisasi Harga PanganDPRD Kabupaten Cirebon Bedah LKPj 2025: Soroti 'Lubang' Efektivitas Bansos dan Beasiswa Kesra
Keamanan dari bencana dan kepastian layanan kesehatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar atas nama birokrasi.(*)