CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten Cirebon kini tengah berada di bawah radar pengawasan ketat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rekor prestisius 11 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih secara beruntun kini dipertaruhkan dalam proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran berjalan.
Dalam rapat dinas krusial di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026), sinyal waspada dikirimkan langsung oleh pucuk pimpinan birokrasi.
Baca Juga:Sinyal Lemot di Cirebon Bakal Berakhir? Bupati Imron Garansi Raperda Infrastruktur Pasif TelekomunikasiHari Pertama Kerja Pasca Lebaran 2026: Bupati Imron 'Warning' ASN Cirebon soal Pelayanan Lambat!
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan bahwa waktu untuk melakukan perbaikan administratif dan finansial semakin sempit.
Deadline Satu Bulan: Tuntaskan Temuan Audit
Hendra Nirmala mengungkapkan bahwa audit terinci BPK diprediksi akan rampung dalam waktu 30 hari ke depan.
Hasil akhir dari pemeriksaan ini akan menjadi vonis apakah Kabupaten Cirebon mampu mempertahankan supremasi transparansi keuangannya atau justru merosot ke opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
”Kita sudah 11 kali meraih WTP. Jangan sampai capaian ini menurun. Fokus utama saat ini adalah tindak lanjut atas temuan audit, terutama yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan daerah,” tegas Hendra di hadapan seluruh kepala perangkat daerah dan camat.
Meskipun nilai temuan saat ini dilaporkan masih berada di bawah ambang batas (threshold) yang memengaruhi opini secara langsung, Hendra meminta seluruh jajaran tidak menggampangkan situasi.
”Jangan menunggu pemeriksaan terinci selesai. Yang memiliki kewajiban pengembalian uang, segera selesaikan sekarang. Ini soal kepatuhan dan integritas,” tambahnya.
Bupati Imron: Jangan ‘Sok Sulit’ dalam Pelayanan
Di sisi lain, Bupati Cirebon Imron menyoroti paradoks birokrasi yang seringkali “tertib administrasi” namun “kaku dalam implementasi”.
Baca Juga:Bupati Cirebon Rombak Kabinet: Lantik 200 Pejabat, Imron Tekankan Integritas dan 'Gaspol' PelayananBupati Imron di Harlah 100 Tahun NU: Negara Maju Itu Harus Diciptakan
Di tengah sorotan audit BPK, Imron justru melempar kritik tajam terhadap mentalitas pejabat yang kerap menghambat pelayanan publik dengan dalih aturan.
”Saya minta para pejabat ini jangan sok mempersulit aturan-aturan, apalagi jika itu berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Imron dengan nada tegas.
Bagi Imron, inovasi adalah kunci. Ia menekankan bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari angka-angka di laporan keuangan, tetapi dari sejauh mana birokrasi mampu menggali potensi daerah dan menangani kelemahan pelayanan tanpa terjebak prosedur yang berbelit-belit.(*)