CIREBONINSIDER.COM – Narasi liar mengenai pengadaan 70.000 unit sepeda motor operasional Badan Gizi Nasional (BGN) yang viral di media sosial akhirnya terjawab.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan spekulasi publik terkait armada pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
Dadan menegaskan bahwa angka yang beredar luas di platform digital tersebut adalah disinformasi atau hoaks.
Baca Juga:Gandeng Komdigi, Badan Gizi Nasional Pasang ‘Radar Krisis’ Digital Pantau Program MBGBukan Sekadar Makan Gratis, BGN Ungkap Strategi Komunikasi Humanis untuk Kawal Program MBG
Faktanya, pengadaan ini dilakukan secara terukur untuk memperkuat mobilitas di tingkat akar rumput, termasuk untuk wilayah strategis seperti Cirebon dan sekitarnya.
Klarifikasi Data: Realisasi 21.801 Unit Motor Listrik
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4), Dadan merinci bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
Fokus utamanya adalah mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
”Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik adalah sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025,” ungkap Dadan secara transparan.
Langkah penggunaan motor listrik ini juga dipandang sebagai upaya pemerintah dalam menekan biaya operasional jangka panjang sekaligus mendukung kampanye ramah lingkungan di jalur distribusi logistik gizi.
Mengapa Harus Motor? Urgensi Medan Lokal Cirebon-Kuningan
Bagi wilayah seperti Cirebon, Majalengka, hingga Kuningan, penggunaan armada roda dua memiliki urgensi tersendiri.
Kepala SPPG dituntut memiliki mobilitas tinggi untuk menembus wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda empat, seperti:
– Akses Desa Terpencil: Menjangkau sekolah-sekolah di lereng gunung atau pesisir.
Baca Juga:Audit Total Makan Bergizi Gratis: BGN 'Rem Darurat' Operasional SPPG Bermasalah!Klarifikasi BGN: Insentif Rp6 Juta Program Makan Bergizi Bukan 'Cuan' Instan Mitra
– Pengawasan Real-Time: Memastikan vendor dan suplier lokal mengirimkan bahan pangan segar tepat waktu.
– Efisiensi Birokrasi: Mempercepat koordinasi antara sentra gizi dengan titik distribusi akhir.
Tertib Administrasi: Status Barang Milik Negara (BMN)
Meski unit kendaraan sudah tersedia, Dadan memastikan armada tersebut belum mengaspal di jalanan. Saat ini, seluruh unit masih menjalani proses administrasi ketat untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
”Motor tersebut belum didistribusikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sesuai aturan yang berlaku sebelum diterjunkan ke lapangan,” tambahnya.
Realisasi pengadaan yang dimulai sejak Desember 2025 ini diharapkan menjadi tulang punggung keberhasilan Program MBG.