CIREBONINSIDER.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan taringnya dalam menghadapi serangan siber finansial yang kian masif.
Di tengah tren digitalisasi yang serba cepat, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melaporkan telah melumpuhkan 953 entitas pinjaman daring (pinjol) ilegal hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.
Langkah agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak membiarkan masyarakat menjadi mangsa empuk predator keuangan di ruang digital.
Baca Juga:Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp100 Triliun: OJK Waspadai 'Lampu Kuning' Risiko KreditPutus Mata Rantai Rentenir, OJK dan Pemkab Cirebon ‘Suntik’ Literasi Keuangan Nelayan Gebang
Anatomi Krisis: 10 Ribu Aduan dalam 90 Hari
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa tindakan tegas ini merupakan respons atas gelombang pengaduan masyarakat yang mencapai 10.516 laporan sepanjang kuartal I 2026.
Data tersebut memotret realitas pahit di lapangan:
-Dominasi Pinjol: 8.515 pengaduan khusus menyasar pinjol ilegal.
– Investasi Semu: 1.933 laporan terkait investasi bodong yang menjanjikan keuntungan tak masuk akal.
– Gadai Gelap: 68 laporan terkait praktik gadai tanpa izin.
”Kami tidak hanya memblokir aplikasi, tapi juga memutus akses ekosistemnya. Penawaran investasi di situs dan aplikasi yang berisiko tinggi merugikan masyarakat langsung kami segel,” tegas Dicky dalam konferensi pers RDKB Maret 2026 di Jakarta.
IASC: Sang Algojo Rekening Fraud
Salah satu instrumen paling efektif dalam pertempuran ini adalah Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Sejak debutnya di akhir 2024, lembaga ini telah menjadi “mimpi buruk” bagi sindikat penipuan digital.
Hingga Maret 2026, IASC mencatatkan rapor merah bagi para pelaku kejahatan:
– Blokir Massal: 460.270 rekening bank terkait penipuan resmi dinonaktifkan.
– Penyelamatan Aset: Dana sebesar Rp585,4 miliar milik korban berhasil dibekukan sebelum sempat dicuci oleh para pelaku.
Tak berhenti di sana, Satgas PASTI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk “mematikan” 94.294 nomor telepon yang teridentifikasi sebagai alat scamming.
Baca Juga:Nasib BPR Bank Cirebon di Ujung Tanduk, Izin Dicabut OJK, DPRD Desak Perombakan Total DireksiDPRD Kota Cirebon Gandeng OJK: Bentengi BUMD dari Risiko Krisis dan Bahaya Keuangan Ilegal
Langkah ini segera diperkuat dengan kerja sama strategis bersama operator seluler untuk menutup celah komunikasi para pelaku.
Disiplin Industri: OJK “Bersihkan” Rumah Sendiri
Ketegasan OJK tidak hanya menyasar pemain ilegal. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) resmi pun tak luput dari pengawasan ketat market conduct. OJK memastikan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar jargon.