CIREBONINSIDER.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melayangkan catatan kritis terhadap performa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) dalam rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026).
Legislatif mendesak adanya pergeseran paradigma: dari sekadar penyerapan anggaran menjadi kebermanfaatan ekonomi yang terukur bagi masyarakat bawah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan, menegaskan bahwa di tengah ambisi swasembada pangan nasional 2026, Kabupaten Cirebon tidak boleh hanya menjadi penonton administratif.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Bedah LKPj 2025: Soroti 'Lubang' Efektivitas Bansos dan Beasiswa KesraDPRD Kabupaten Cirebon "Bedah" LKPJ 2025: Uji Nyata Akuntabilitas dan Rapor Kinerja Pemerintah
Ia menyoroti pentingnya DKPP bertransformasi menjadi dinas yang mampu mengintervensi stabilitas harga pasar dan mengadopsi teknologi tepat guna.
“Ketahanan pangan hari ini adalah isu kedaulatan. Kita tidak ingin DKPP terjebak pada program rutin yang outputnya hanya angka di atas kertas. Penguatan sektor budi daya harus mampu menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen secara konkret,” ujar Aan di ruang Komisi II.
Menakar Efektivitas Program 2025
Evaluasi LKPj ini menjadi momentum bagi DPRD untuk menagih janji pemerintah daerah terkait kemandirian pangan.
Anggota Komisi II, Heryanto, menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD 2025 harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas (Key Performance Indicators).
“Kita bicara transisi tahun 2025 ke 2026. Harus ada data valid: berapa banyak pembudidaya yang naik kelas dari program magang tersebut? Jangan sampai anggaran besar habis, tapi masyarakat masih mengeluh soal sulitnya akses pakan atau anjloknya harga jual saat panen raya,” tegas Heryanto.
Respons dan Komitmen DKPP
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Sekretaris DKPP Kabupaten Cirebon, Dedi Susilo, mengakui bahwa sinergi dengan legislatif adalah kunci untuk mempertajam sasaran kebijakan.
Ia memaparkan bahwa sepanjang 2025, pihaknya telah berfokus pada intensifikasi budi daya ikan lele, nila, dan gurame sebagai komoditas unggulan lokal.
Baca Juga:Menakar Kinerja Pemkab, DPRD Kabupaten Cirebon Siapkan Agenda Uji LKPj 2025 di April 2026IPM Kota Cirebon Tembus 78,99: Rekor Tertinggi di Ciayumajakuning dalam LKPJ 2025 Effendi Edo
“Kami menyerap aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi fundamental. Fokus kami kedepan adalah memastikan kolaborasi dengan DPRD mampu menjawab tantangan ketahanan pangan berkelanjutan, termasuk bagaimana teknologi perikanan bisa diadopsi lebih luas oleh masyarakat desa,” jelas Dedi.