CIREBONINSIDER.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukan “bedah” mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi ini menjadi krusial mengingat Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengelola anggaran vital yang bersentuhan langsung dengan kemiskinan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang Komisi IV, Selasa (7/4/2026), legislatif menegaskan bahwa rapor hijau serapan anggaran tidak boleh hanya cantik di atas kertas, tetapi harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat kelas bawah.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon "Sikat" Masalah Data, Raperda Data Desa Presisi Jadi Kunci Solusi Sengkarut BPJSHari Jadi Ke-544 Kabupaten Cirebon: DPPKBP3A Sasar Ketahanan Keluarga lewat Layanan MKJP Gratis
Transparansi Bantuan: Bukan Sekadar Angka Administratif
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Eryati, menyoroti posisi strategis Kesra yang membidangi sektor pendidikan, keagamaan, hingga perlindungan anak.
Ia mendesak agar evaluasi kinerja 2025 menjadi titik balik perbaikan akurasi data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Kesra adalah motor penggerak kesejahteraan. Kami di legislatif ingin memastikan setiap program, baik di bidang sosial maupun pemberdayaan perempuan, benar-benar tepat sasaran (right on target). Dampaknya harus nyata, bukan sekadar penggugur kewajiban administratif,” tegas Eryati.
Mendorong IPM: Beasiswa Harus Tepat Guna
Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV, Khanafi, memberikan catatan kritis mengenai distribusi beasiswa pendidikan.
Baginya, program ini adalah instrumen paling vital untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon yang terus dipacu pertumbuhannya.
“Manfaat beasiswa dan bansos itu sangat besar. Kami mengevaluasi ini agar kinerjanya lebih efektif dan berkelanjutan. Jangan sampai ada warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat karena kendala verifikasi,” ujar Khanafi.
Komitmen Eksekutif: Validasi Data di Lapangan
Menanggapi tekanan tersebut, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Cirebon, Mustofa, mengapresiasi pengawasan ketat dari legislatif. Ia mengakui bahwa sinergi data antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci validasi output program.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon "Bedah" LKPJ 2025: Uji Nyata Akuntabilitas dan Rapor Kinerja PemerintahMenakar Kinerja Pemkab, DPRD Kabupaten Cirebon Siapkan Agenda Uji LKPj 2025 di April 2026
“Masukan Komisi IV sangat berharga untuk menajamkan kualitas kebijakan kami. Kami berkomitmen penuh melakukan sinkronisasi data agar bantuan sosial dan pendidikan menjawab persoalan riil di lapangan,” kata Mustofa.
Rapat evaluasi LKPj ini diproyeksikan akan melahirkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengoptimalkan anggaran kesejahteraan 2026 agar lebih inklusif, transparan, dan bebas dari keluhan warga.(*)