CIREBONINSIDER.COM – Langkah berani Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sinyal kuat keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan “rem darurat” ini dinilai sebagai langkah korektif krusial demi menghindari risiko fatalitas kesehatan pada anak-anak di berbagai daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa penutupan sementara SPPG yang terindikasi melanggar prosedur—baik terkait aspek higienitas maupun insiden keracunan—adalah bentuk pertanggungjawaban publik yang nyata.
Baca Juga:Pasca Banjir Cisanggarung: Wabup Kuningan Sidak Dapur MBG dan Percepat Logistik di KarangsariKlarifikasi BGN: Insentif Rp6 Juta Program Makan Bergizi Bukan 'Cuan' Instan Mitra
”Langkah BGN ini bukan sekadar jeda teknis, melainkan proses penjaminan mutu. Program yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama wajib memiliki standar keamanan ‘nol toleransi’,” ujar Netty dalam keterangan resminya, Senin (6/4/2026).
Sertifikat Laik Higiene: ‘Paspor’ Wajib Tanpa Kompromi
Fokus BGN dalam mengejar pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi instrumen vital dalam ekosistem program MBG.
Menurut Netty, SLHS bukan sekadar syarat administratif, melainkan benteng pertahanan pertama bagi kesehatan publik.
Namun, Politisi Fraksi PKS ini memberikan catatan kritis agar standar tinggi tersebut tidak berjalan searah. Ia menekankan tiga pilar transformasi pengawasan yang harus segera dilakukan:
– Transformasi Peran BGN: Lembaga ini tidak boleh hanya bertindak sebagai “polisi” yang memberi sanksi. BGN wajib menjadi pembimbing teknis bagi pelaksana di lapangan agar mampu memenuhi standar kualitas secara berkelanjutan.
– Keterbukaan Informasi: Keamanan makanan adalah isu sensitif. Transparansi data dan respons cepat terhadap setiap insiden menjadi kunci agar kepercayaan (trust) masyarakat terhadap program nasional ini tidak runtuh.
– Audit Berkala Lokal-Nasional: Penguatan sistem pengawasan harus merata. Kualitas layanan di pelosok daerah harus sekuat standar yang ada di pusat kota.
Baca Juga:BGN Buka Keran Laporan Publik, Netty Aher: Jangan Sampai Kritik Orang Tua Berujung Intimidasi!BGN Minta Kepala SPPG Turun Langsung Awasi Dapur MBG sejak Dini Hari
Peta Jalan Keamanan Pangan: Dari Audit Menuju Standarisasi
Implementasi program MBG saat ini tengah memasuki fase krusial pembersihan sistem operasional. Ada tiga parameter utama yang kini menjadi fokus audit ketat BGN:
1. Higienitas SPPG: Pengetatan operasional dilakukan melalui penutupan sementara bagi unit yang melanggar. Target akhirnya adalah mencapai 100 persen kepatuhan standar nasional.