CIREBONINSIDER.COM – Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2025 menampilkan angka-angka yang “mengkilap” di atas kertas.
Dengan skor kinerja 3,6672 dari Mendagri, Pemprov Jabar resmi mengumumkan keberhasilan menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
Namun, bagi masyarakat di pesisir Cirebon hingga pelosok Indramayu, pertanyaan fundamentalnya belum berubah: Apakah angka cantik di rilis resmi tersebut sudah “nyambung” dengan isi dompet saat belanja di pasar?
Baca Juga:BPS Ungkap Sektor Penyumbang Inflasi Paling Tinggi di Cirebon pada Juni 2025Sengkarut Data Kemiskinan Kota Cirebon: DPRD Desak Muskel Digelar Bulanan, Bukan Setahun Sekali
Statistik Menurun, Tapi Beban Hidup Kian ‘Mencekik’
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Jabar pada 2025 berada di level 6,78% (sekitar 3,55 juta jiwa). Angka ini memang turun tipis dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,08%.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengungkapkan tiga jurus utama di balik penurunan ini:
– Pemangkasan kantong kemiskinan lewat peta kerawanan pangan.
– Pengurangan beban pengeluaran melalui subsidi kesehatan dan listrik.
– Peningkatan pendapatan lewat pelatihan pekerja migran dan bantuan modal.
”Kami membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga pengeluaran mereka bisa ditekan,” ujar Erwan, Senin (30/3/2026).
Selain itu, 76.123 sambungan listrik gratis telah disebar ke ribuan desa.Namun, realitas di lapangan seringkali lebih kompleks. Listrik mungkin gratis saat pemasangan, namun beban token bulanan tetap menjadi “hantu” bagi warga berpenghasilan rendah yang upahnya tak kunjung naik signifikan.
Gerakan Pangan Murah: Solusi Riil atau Sekadar ‘Peredam’ Gejolak?
Sepanjang 2025, Pemprov Jabar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.874 kali. Bagi warga Cirebon, pasar murah adalah “penyelamat” sesaat di tengah fluktuasi harga beras dan cabai yang liar.
Tetapi, ketergantungan pada operasi pasar bersubsidi ini adalah sinyal bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sebenarnya belum pulih secara mandiri.
Masyarakat masih “bernapas” lewat bantuan pemerintah. Bukan karena pendapatan mereka yang sudah cukup untuk menjangkau harga pasar normal.
Baca Juga:Menag Nasaruddin Umar di Imlek 2577: Keadilan Kunci Hapus Kemiskinan di IndonesiaModel Sekolah Rakyat Cirebon Siap Direplikasi Nasional, Solusi Nyata Putus Sekolah Akibat Kemiskinan
Anomali Lapangan Kerja: Bengkel Moncer, Tambang Terkapar
Sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan paradoks yang menarik. Tingkat pengangguran terbuka turun ke angka 6,66%, namun peta penyerapannya timpang:
– Sektor Reparasi Mobil & Motor (22,44%): Mendominasi penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan mobilitas warga tinggi, namun bersifat konsumtif.