CIREBONINSIDER-COM – Momen Halalbihalal di Gedung Sate, Senin (30/3/2026), berubah menjadi panggung evaluasi tajam bagi birokrasi Jawa Barat.
Di balik suasana hangat silaturahmi, Gubernur Dedi Mulyadi melempar pesan menohok: kualitas pelayanan publik tidak boleh tumbang, meski kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja.
Alarm Fiskal dan Kinerja Tanpa Alasan
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, yang hadir dalam agenda tersebut, mengonfirmasi adanya arahan khusus terkait pengetatan kinerja di tengah keterbatasan anggaran.
Baca Juga:Menakar Urgensi Penghapusan Dana Pensiun Legislator: Antara Beban Fiskal dan Keadilan SosialStrategi Bupati Dian Rachmat Pulihkan Fiskal Kuningan lewat Transformasi Koperasi Modern
Menurutnya, pemerintah daerah harus tetap optimal memberikan pelayanan meski ruang gerak fiskal sedang menyempit.
”Intinya, kita mendapatkan arahan bahwa kinerja ASN harus terus ditingkatkan. Meskipun kondisi fiskal saat ini sedang tidak baik-baik saja, namun diharapkan tidak mengurangi kualitas kinerja,” ungkap Tuti usai mengikuti rangkaian kegiatan dengan khidmat.
Dedi Mulyadi: WFH Tetap Efektif!
Senada dengan hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya efektivitas birokrasi dibandingkan sekadar formalitas kehadiran.
Ia secara terbuka membela kebijakan Work From Home (WFH) setiap Kamis yang sempat menjadi sorotan.
”Kinerja itu bukan dilihat dari hadir atau tidaknya di kantor, tapi dari hasil pembangunannya. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran bisa melampaui target,” tegas Dedi dengan nada bicara lugas.
Sentilan untuk Pejabat “Balik Meja”
Tak berhenti di situ, Dedi juga menyentil struktur organisasi di Pemprov Jabar yang dinilai terlalu gemuk pada level jabatan struktural.
Mantan Anggota DPR RI ini mendesak adanya penguatan tenaga teknis yang terjun langsung ke lapangan (fungsional), ketimbang dominasi pejabat yang hanya duduk di balik meja.
Baca Juga:Sinergi tanpa Sekat, Prabowo Percayakan Juda Agung Perkuat Benteng Fiskal-MoneterManuver "Shock Therapy" Fiskal: Rahasia Menkeu Purbaya Balikkan Badai Ekonomi di Awal 2026
Agenda ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi strategis antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten/kota, mencakup pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga persiapan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(*)