CIREBONINSIDER-COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon resmi menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.
Meski dihujani apresiasi atas capaian indikator makro, legislatif memberikan catatan tebal terkait sektor ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan besar.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala, Kamis (26/3/2026), Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, menegaskan bahwa LKPj bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Baca Juga:Wali Kota Cirebon Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jabar, Bidik Predikat WTP dengan Budaya IntegritasDobrak Fenomena ‘Perda Mandul’, DPRD Kabupaten Cirebon Gandeng GP Ansor Perkuat Advokasi Hukum dan Ekonomi
Sesuai Permendagri Nomor 19/2024, momen ini adalah ajang evaluasi krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap berada di jalur yang benar.
”Penyampaian LKPj adalah upaya kolektif kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini adalah cermin kinerja setahun terakhir,” ujar Andrie saat memimpin jalannya rapat.
Capaian IPM dan Geliat Ekonomi yang Mengesankan
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kota Cirebon menunjukkan performa impresif pada aspek pembangunan manusia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon sukses menembus angka 78,99, melonjak signifikan dari angka 78,09 pada tahun sebelumnya.
Sektor ekonomi pun menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Pemicu utamanya adalah tingginya aktivitas di sektor perdagangan besar, eceran, transportasi, hingga jasa keuangan yang kian bergairah.
Keberhasilan ini selaras dengan penurunan angka kemiskinan yang kini ditekan hingga ke level 8,66 persen atau menyisakan sekitar 28,12 ribu jiwa.
Sorotan Tajam: Pengangguran Masih Mengintai
Namun, di balik angka-angka optimistis tersebut, DPRD mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terlena.
Baca Juga:Dobrak Fenomena ‘Perda Mandul’, DPRD Kabupaten Cirebon Gandeng GP Ansor Perkuat Advokasi Hukum dan EkonomiWali Kota Cirebon Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jabar, Bidik Predikat WTP dengan Budaya Integritas
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di level 6,41 persen menjadi poin kritis yang harus segera dicarikan solusinya.
DPRD telah membentuk Pansus LKPj yang diketuai oleh Syaifurrohman SE MSi untuk membedah dokumen tersebut secara transparan dan objektif.
”Rekomendasi yang kami susun nantinya harus bersifat solutif, konstruktif, dan inovatif. Kami ingin ada langkah nyata untuk menekan pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi ini,” tegas Andrie.
Realisasi Program Unggulan: Pendidikan dan Infrastruktur
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi, dalam nota pengantarnya merinci sejumlah keberhasilan program prioritas sepanjang tahun 2025. Di antaranya:
– Pendidikan: Pemberian beasiswa IDOLA serta renovasi total 55 bangunan sekolah guna meningkatkan mutu belajar.