CIREBONINSIDER.COM – Indikator kemajuan sebuah kota kini tak lagi hanya bertumpu pada megahnya beton dan aspal.
Pemerintah Kota Cirebon mulai menggeser paradigma pembangunan menuju arah yang lebih inklusif dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif penggerak ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan sosial.
Komitmen ini ditegaskan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, saat menjamu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Balai Kota, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga:Layanan Adminduk Inklusif untuk Disabilitas di Kuningan, Bukti Kehadiran Negara bagi WargaWali Kota Cirebon Lantik Ratusan ASN Baru, Ingatkan Profesionalisme dan Kualitas Pelayanan Publik
Ia menekankan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi warga untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Inisiasi Pusat Pemberdayaan Terpadu
Siti Farida mengungkapkan kekagumannya atas talenta anggota PPDI, mulai dari kemahiran menjahit, tata boga, hingga manajemen media sosial. Namun, ia menyadari tantangan terbesar ada pada akses pasar dan ruang produksi.
”Kami ingin mewujudkan satu wadah pemberdayaan ekonomi mandiri. Pemerintah harus hadir memfasilitasi kawasan pusat kegiatan di mana mereka bisa memproduksi sekaligus memasarkan karya secara mandiri,” ujar Siti Farida.
Langkah ini diharapkan menjadi game changer agar kemandirian ekonomi keluarga disabilitas di Kota Cirebon dapat terwujud secara berkelanjutan tanpa terus menerus bergantung pada bantuan stimulan.
Sinkronisasi Data dan Jaminan Kesehatan
Di sisi teknis, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon bergerak cepat melakukan validasi data lapangan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos, Hermawan, menyatakan akan melakukan audit data guna memastikan bantuan tepat sasaran.
”Sesuai instruksi Ibu Wakil, kami akan memverifikasi data desil untuk memastikan seluruh anggota PPDI yang berhak mendapatkan BPNT maupun PKH komponen disabilitas benar-benar ter-cover,” jelas Hermawan.
Tak hanya ekonomi, jaminan kesehatan juga menjadi prioritas. Mengingat biaya kontrol medis disabilitas yang cukup tinggi, Dinsos berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik melalui skema APBN maupun APBD.
Baca Juga:Wakil Wali Kota Cirebon Terima Kunjungan DPD RI, Bahas Pelayanan Publik dan EkonomiWali Kota Cirebon Lantik 668 ASN, Tekankan Kualitas Pelayanan Publik
Menuju Cirebon Kota Inklusif
Siti Farida mengakui bahwa perbaikan aksesibilitas pelayanan publik dan sarana prasarana kota yang ramah disabilitas adalah proses panjang yang membutuhkan kritik serta masukan.
”Kami tidak bisa berjalan sendiri. Ruang komunikasi ini akan selalu terbuka agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar menjadi solusi nyata bagi rekan-rekan disabilitas,” pungkasnya.(*)