CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bergerak agresif membentengi stabilitas fiskal daerah di tengah guncangan ekonomi global.
Fokus utama saat ini adalah menutup celah defisit anggaran sebesar Rp649 miliar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menginstruksikan seluruh dinas penghasil untuk melakukan “akrobat” pendapatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:Sidak THR DPRD Kabupaten Bekasi: Soroti Nasib Security di PT Liwewe, Vendor Outsourcing Beri Janji H-7KDM di HUT Kota Bekasi Ke-29: Hapus Sekat Kewenangan, Targetkan 'Zero Banjir' tanpa Alasan!
Langkah ini diambil guna memastikan roda pemerintahan dan hak-hak pegawai tetap terjaga.
Kejar Target PAD: Dari Pajak Air Tanah hingga Parkir
Dalam arahannya saat Apel Pagi ASN di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Senin (30/03/2026), dr. Asep menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan diperketat untuk memetakan ulang potensi pendapatan yang selama ini belum terserap maksimal.
”Kita akan panggil dinas penghasil untuk memetakan potensi yang bisa digali. Dari sektor retribusi, pajak daerah, hingga layanan publik, semua harus dimaksimalkan,” ujar Asep.
Sejumlah sektor yang menjadi target operasi penguatan PAD antara lain:
– Pajak Air Tanah: Pengetatan pengawasan pada penggunaan air industri.
– Retribusi Pasar & Parkir: Menutup kebocoran pendapatan di titik-titik komersial.
– Layanan Fasilitas Umum: Digitalisasi dan efisiensi layanan berbayar.
Jaminan Nasib PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran
Isu krusial yang menjadi perhatian publik adalah keberlangsungan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di tengah ancaman defisit, muncul kekhawatiran adanya pemangkasan tenaga kerja. Namun, dr. Asep memberikan jaminan tegas.
Ia memastikan bahwa optimalisasi pendapatan daerah dilakukan justru untuk memproteksi tenaga PPPK agar tidak terkena dampak pemutusan kontrak.
”Kita tidak ingin PPPK terdampak. Karena itu, semua jajaran harus bekerja maksimal agar pendapatan daerah meningkat dan kekurangan anggaran bisa tertutupi,” tegasnya.
Baca Juga:Jalur "Maut" Pantura Bekasi-Cirebon Segera Diperbaiki, Dedi Mulyadi Akui Adanya Hambatan AdministratifOno Surono Masuk Pusaran Kasus Suap di Bekasi, KPK Telisik Aliran Dana ke Pucuk Pimpinan Partai
Waspadai Gejolak BBM dan Stabilitas Harga Pangan
Selain fokus pada internal anggaran, Pemkab Bekasi juga mewaspadai dampak kondisi global terhadap sektor energi. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan stok kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas pengawasan lapangan.
Dinas Perdagangan diinstruksikan untuk memastikan tidak ada kelangkaan di pasar yang dapat memicu gejolak sosial.