CIREBONINSIDER.COM– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Kamis di lingkungan Pemda Provinsi Jabar bukan sekadar wacana, melainkan solusi nyata.
KDM mematahkan stigma bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya diukur dari absensi fisik di kantor.
Dalam pertemuan strategis bersama kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026), KDM mengungkapkan indikator keberhasilan kebijakan ini terlihat dari capaian pembangunan yang justru melampaui target.
Baca Juga:Dokter Muda Gugur Akibat Campak di Cianjur, Dedi Mulyadi Sentil Bupati: Segera Tangani KLB!Kuningan Jadi 'Paru-Paru' Rebana, Gubernur Dedi Mulyadi: Lebih Baik Banyak Pohon daripada Uang
Fokus pada Output, Bukan Absensi
”Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak? Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran kita malah over,” tegas KDM dengan nada optimis.
Menurutnya, paradigma lama yang mewajibkan ASN selalu berada di meja kantor sudah tidak relevan di era digital.
Keberhasilan pemerintah, lanjut KDM, seharusnya dinilai dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari anggaran yang dibelanjakan.
Kritik Tajam: Terlalu Banyak Jabatan Struktural
Tak hanya memuji sistem WFH, KDM juga melontarkan kritik kritis terhadap struktur birokrasi saat ini. Ia menyoroti ketimpangan antara jumlah pejabat yang memerintah dengan tenaga teknis yang bekerja di lapangan.
”Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” sentil KDM.
Ke depan, KDM berencana melakukan restrukturisasi besar-besaran. Fokus utamanya adalah memperbanyak tenaga teknis fungsional yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Hal ini dilakukan guna memastikan mesin pemerintah tidak hanya “gemuk” di atas, tapi gesit di bawah.
Agenda Besar Jabar: LKPJ dan Audit BPK
Di akhir pernyataannya, KDM menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai atas akselerasi kerja yang mungkin menguras energi. Saat ini, Pemda Jabar tengah bersiap menghadapi dua fase krusial akuntabilitas:
PERTAMA, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ): Sebagai bentuk transparansi publik.
Baca Juga:Sisa Kas Jabar Rp500 Ribu, Sekda Herman Suryatman Bongkar Strategi Belanja Agresif Era Dedi MulyadiDedi Mulyadi Perang Lawan Pungli Wisata: Jangan Kasih Uang ke Tukang Parkir Pembohong!
KEDUA, Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Memastikan serapan anggaran yang tinggi tetap berjalan sesuai koridor hukum.(*)