CIREBONINSIDER.COM – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas berdampak langsung pada aset strategis nasional.
Dua kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di kawasan Selat Hormuz menyusul kebijakan penutupan jalur oleh pemerintah Iran.
Menanggapi situasi krusial ini, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, menegaskan bahwa penanganan masalah ini tidak lagi cukup di level teknis kementerian.
Baca Juga:Dilema Selat Hormuz: Antara Mudik Lebaran dan Bayang-Bayang Perang AS-Iran 2026Selat Hormuz Memanas, Pasokan BBM RI Terancam? Komisi I DPR Desak Mitigasi Darurat APBN
Ia mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengambil peran dalam diplomasi tingkat tinggi (high-level diplomacy) langsung dengan pemerintah Iran.
Lobi Kepala Negara Jadi Kunci Penyelamatan Aset
Syafruddin menilai, situasi di Selat Hormuz yang menjadi urat nadi energi dunia memerlukan daya tekan diplomatik yang lebih kuat.
Menurutnya, komunikasi antar-menteri belum cukup efektif di tengah eskalasi konflik bersenjata.
“Saya kira masalah tertahannya kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (29/3/2026).
Meski mengapresiasi langkah intensif yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Teheran, Syafruddin memandang kehadiran sosok Presiden akan memberikan pesan serius terkait perlindungan aset negara.
Urgensi Selat Hormuz dan Posisi Non-Blok Indonesia
Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilewati sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Penutupan jalur ini oleh Iran sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional.
Baca Juga:Selat Hormuz Diblokade, Pengamat UI Ungkap 'Benteng' Inflasi Pangan Ramadan 2026Ekspor Jabar Terjepit Konflik Iran-Israel: 10 Kontainer Tekstil Tertahan, Stok Gudang Melimpah
Syafruddin berujar, keterlibatan langsung Presiden Prabowo akan mempertegas posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan harmonis dengan semua pihak, termasuk Iran.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global,” tambahnya.
Momentum Percepatan Diversifikasi Energi
Selain upaya penyelamatan jangka pendek, legislator ini menekankan bahwa krisis ini harus menjadi momentum evaluasi strategis.
Pemerintah didorong untuk mempercepat diversifikasi pasokan energi agar ketahanan nasional tidak bergantung pada jalur pelayaran yang rawan konflik.
“Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini untuk memastikan keselamatan aset negara tetap terjaga,” pungkasnya.(*)