CIREBONINSIDER.COM – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Cirebon bergerak cepat menyusun peta jalan kerja untuk periode April 2026.
Dalam rapat pleno yang digelar di Ruang Banmus, Jumat (27/3/2026), fokus utama dipastikan tertuju pada satu agenda krusial: Bedah tuntas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
Evaluasi Kritis Kinerja Daerah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menegaskan bahwa pembahasan LKPj bukan sekadar rutinitas gugur kewajiban.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Sahkan 3 Perda Strategis, Solusi Bansos Salah Sasaran hingga Proteksi Nelayan PesisirDobrak Fenomena ‘Perda Mandul’, DPRD Kabupaten Cirebon Gandeng GP Ansor Perkuat Advokasi Hukum dan Ekonomi
Agenda ini merupakan instrumen pengawasan paling vital untuk mengevaluasi sejauh mana serapan anggaran berdampak langsung pada masyarakat.
”Pembahasan LKPj adalah momentum evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. DPRD akan memberikan rekomendasi strategis sebagai pijakan perbaikan ke depan,” ujar Hasan Basori.
Ia menambahkan, proses evaluasi akan dilakukan secara komprehensif oleh setiap komisi sesuai bidang masing-masing guna memastikan validitas data lapangan.
Ritme Kerja yang Terukur
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Nana Kencanawati menjelaskan bahwa penjadwalan yang matang melalui Banmus adalah kunci efektivitas lembaga.
Menurutnya, dinamika aspirasi masyarakat di Cirebon sangat tinggi, sehingga diperlukan ritme kerja yang terarah.
“Agenda ini menjaga ritme kerja dewan agar tetap fokus pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami ingin memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prioritas isu daerah,” ungkap Nana.
Sinergi dan Dukungan Administratif
Kesuksesan agenda padat di bulan April mendatang juga bergantung pada kesiapan internal. Wakil Ketua DPRD Teguh Rusiana Merdeka menekankan pentingnya peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap langkah strategis anggota dewan.
Baca Juga:Hadapi Efisiensi Rp207 M, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Warning Bapenda: Setop Wacana, Genjot PAD Sekarang!Gebrakan BK DPRD Kabupaten Cirebon: BK Awards 2026 Bukan Sekadar Seremoni tapi Benteng Etika Legislatif
”Dukungan administrasi yang profesional dari sekretariat adalah tulang punggung kinerja kami. Sinergi ini yang akan melahirkan kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan tentu saja, berpihak pada kepentingan publik,” tegas Teguh.
Rapat yang berlangsung dinamis tersebut ditutup dengan penetapan jadwal yang menitikberatkan pada efisiensi waktu dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat Cirebon yang mendesak.(*)