CIREBONINSIDER.COM – Di tengah bayang-bayang gejolak harga energi dunia, Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah tidak biasa.
Skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu kini tengah dimatangkan sebagai senjata baru untuk menekan konsumsi BBM nasional.
Kebijakan ini direncanakan mulai bergulir setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Fokusnya jelas: efisiensi mobilitas demi menjaga napas APBN.
Baca Juga:Selat Hormuz Memanas, Pasokan BBM RI Terancam? Komisi I DPR Desak Mitigasi Darurat APBNKejutan Awal Tahun 2026: Pertamax cs Turun Drastis, Cek Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina Terbaru!
Efisiensi Signifikan: Hemat Seperlima Biaya Bensin
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan WFH ini bukan sekadar tren pasca-pandemi, melainkan strategi fiskal yang terukur.
”Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, seperlima (20%) dari apa yang biasa kita keluarkan,” ujar Airlangga usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Saat ini, aspek teknis pelaksanaan sedang digodok. Menariknya, skema ini diharapkan tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diadopsi oleh sektor swasta dan Pemerintah Daerah.
Benteng APBN di Bawah 3 Persen
Langkah efisiensi ini menjadi krusial karena Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN tetap di bawah angka 3 persen.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan pengetatan ikat pinggang.Selain memangkas mobilitas lewat WFH, Pemerintah juga bergerak di hulu energi:
– Optimalisasi Batu Bara: Menyesuaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk meningkatkan volume produksi.
– Pajak Ekspor: Mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna menambah pundi-pundi penerimaan negara saat harga komoditas melambung.
Baca Juga:Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%: Menko Airlangga Ungkap Resep 'Resiliensi' di Forum ABAC 2026Dilema Selat Hormuz: Antara Mudik Lebaran dan Bayang-Bayang Perang AS-Iran 2026
– Konversi PLTS: Menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat konversi pembangkit listrik diesel (PLTD) ke tenaga surya (PLTS).
Menanti Situasi Geopolitik
Meski target implementasi adalah pasca Lebaran 2026, Pemerintah tetap bersikap adaptif. Keputusan final akan sangat bergantung pada dinamika konflik global dan harga minyak dunia.
”Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Airlangga.
Langkah-langkah ini menunjukkan respons Pemerintah yang mencoba tetap lincah di tengah ketidakpastian global, sekaligus perlahan melepas ketergantungan pada energi fosil yang mahal.(*)