CIREBONINSIDER.COM – Momentum peringatan Hari Jadi Kota Bekasi ke-29, Selasa (10/3/2026), menjadi panggung ketegasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Di hadapan jajaran legislatif dan eksekutif, tokoh yang akrab disapa KDM ini memberikan instruksi “pedas” namun solutif: Hentikan alasan klasik benturan kewenangan pusat (BBWS) untuk menunda normalisasi sungai.
Menembus Batas Birokrasi: KDM Tolak Alasan ‘Kewenangan Pusat’
Dalam sambutannya yang lugas, KDM mengapresiasi wajah Kota Bekasi yang kian asri dengan bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fungsi polder air yang mulai terasa dampaknya.
Baca Juga:KDM Pangkas Anggaran Dinas Jabar: Uangnya untuk Cetak Sarjana Baru dan Bangun Rumah Rakyat!Terobos Aturan Kaku, KDM Pasang Badan untuk 80 KK di Ciamis yang Tak Lolos Verifikasi Bantuan
Namun, ia mengingatkan Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, agar tidak terjebak dalam zona nyaman progres administratif yang bersifat semu.
”Target saya satu: Bekasi bebas banjir. Saya tidak mau lagi dengar alasan ‘itu urusan BBWS’ atau ‘itu kewenangan Kementerian PU’. Rakyat tidak butuh tahu itu kewenangan siapa, rakyat butuh rumahnya tidak terendam. Kita sinkronkan anggaran Jabar-Bekasi sekarang juga!” tegas KDM dengan nada retoris yang memancing perhatian audiens.
Tantangan Aset: Respons Walikota Terkait Hambatan di Lapangan
Menanggapi instruksi gubernur, Walikota Tri Adhianto memaparkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa hambatan fisik seringkali kalah rumit dibanding hambatan administrasi, seperti urusan tukar guling aset dengan wilayah tetangga yang sering memicu kebuntuan proyek infrastruktur strategis di perbatasan.
Rencana Strategis Infrastruktur Bekasi 2026: Polder, Flyover, dan Beasiswa
Guna menjawab tantangan Gubernur, Pemkot Bekasi telah memetakan tiga fokus utama yang akan dikebut pada tahun anggaran ini:
– Akselerasi Polder & Tanggul: Pemkot Bekasi mendesak pelepasan aset di perbatasan Kabupaten Bekasi agar konstruksi tanggul penahan luapan sungai bisa segera dieksekusi tanpa kendala hukum.
– Flyover Bulak Kapal: Proyek pengurai macet ini memasuki fase krusial pembebasan lahan. Pembangunan tahap pertama dipastikan “tancap gas” tahun ini dengan dukungan dana hibah Pemprov Jabar.
Baca Juga:KDM Sentil Potensi Tambang: Garut Harus Hidup dari Pariwisata, Bukan Merusak Alam!Kuningan Jadi 'Paru-Paru' Rebana, Gubernur Dedi Mulyadi: Lebih Baik Banyak Pohon daripada Uang
– Investasi SDM Unggul: Sebanyak 21.536 siswa SD/SMP telah ter-cover beasiswa. Untuk level pendidikan tinggi, kuota ditingkatkan menjadi 1.500 mahasiswa penerima bantuan kuliah pada tahun 2026.