Selat Hormuz Memanas, Pasokan BBM RI Terancam? Komisi I DPR Desak Mitigasi Darurat APBN

Komisi-I-DPR-Amelia-Anggraini
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini memberikan keterangan terkait mitigasi dampak konflik Selat Hormuz terhadap ekonomi Indonesia. Foto: Humas DPR RI

​CIREBONINSIDER.COM – Eskalasi ketegangan di Selat Hormuz kini berada dalam fase kritis. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, memperingatkan Pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan skenario darurat (contingency plan) guna mengantisipasi dampak penutupan jalur energi paling strategis di dunia tersebut.

​Urat Nadi Energi Dunia Tercekik

​Berdasarkan data Energy Information Administration (EIA), Selat Hormuz merupakan jalur bagi 20 persen pasokan minyak global setiap harinya.

Jika jalur ini lumpuh, volatilitas harga minyak dunia dipastikan akan meledak secara instan.

Baca Juga:Abad Kedua NU: Kiai Aziz Hakim Serukan ‘Jihad Baru’ Lawan Sampah dan Krisis Moral di CirebonDPRD Kota Cirebon Gandeng OJK: Bentengi BUMD dari Risiko Krisis dan Bahaya Keuangan Ilegal

​”Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” tegas Amelia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/3/2026).

​Indonesia di Titik Nadir: Ancaman Inflasi dan Subsidi

​Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan.

Amelia menyoroti bahwa lonjakan harga minyak mentah (crude oil) akan menciptakan tekanan berantai pada instrumen ekonomi nasional:

– ​Pembengkakan Subsidi: Beban APBN untuk menahan harga BBM domestik akan meroket.

– ​Nilai Tukar: Tekanan pada rupiah akibat naiknya biaya impor energi.

– ​Daya Beli: Risiko inflasi yang menghantam sektor pangan dan transportasi.

​”Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap fiskal negara dan daya beli masyarakat,” ujar Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.

​3 Langkah Strategis: Dari Fiskal hingga Diplomasi

​Menyikapi situasi yang dinamis, Amelia mendorong pemerintah mengambil tiga langkah konkret:

1. ​Koordinasi Lintas Sektoral: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia harus sinkron dalam memitigasi dampak moneter dan fiskal.

Baca Juga:Bupati Cirebon Dobrak Tradisi Administrasi, Fokus ke Swasembada Energi dan Sekolah Rakyat di 2026Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional 2026: Sinyal Kuat Stop Impor Solar via B50!

2. ​Ketahanan Cadangan Energi: Optimalisasi cadangan operasional BBM nasional dan mencari diversifikasi rute distribusi untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan konflik.

3. ​Penyesuaian ICP: Menyiapkan skenario penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) jika eskalasi berlangsung lama.

​Di level internasional, Amelia mendesak diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.

​”Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global,” pungkasnya.(*)

0 Komentar