CIREBONINSIDER.COM– Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mempertegas arah kebijakan energi nasional.
Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Kamis (6/3), Kepala Negara resmi menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi untuk mengejar kemandirian energi dan memangkas beban subsidi APBN secara drastis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditunjuk langsung sebagai Ketua Satgas.
Baca Juga:Bahlil Sebut Arahan Prabowo soal Investor: Kalau Tidak Melanggar, Pulihkan HaknyaBupati Cirebon Dobrak Tradisi Administrasi, Fokus ke Swasembada Energi dan Sekolah Rakyat di 2026
Fokus utamanya: Mengonversi sumber energi fosil ke energi bersih di seluruh lini, mulai dari desa terpencil hingga transportasi massal.
Revolusi 120 Juta Motor Listrik
Salah satu poin paling progresif dalam arahan Presiden adalah target konversi kendaraan bermotor.
Pemerintah mematok target ambisius untuk mengonversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
”Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera. Beliau menyampaikan maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ujar Bahlil usai rapat di Istana Negara.
Langkah ini diprediksi akan mengubah peta konsumsi energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor BBM, sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan.
PLTS Masuk Desa: Akhiri Era Diesel (PLTD)
Selain transportasi, Satgas juga fokus pada penyediaan akses energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 Gigawatt.
Program ini menyasar sekolah-sekolah dan desa-desa di wilayah tertinggal yang selama ini masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Baca Juga:Alarm KPK di Balik Megaproyek Energi AS Rp235 Triliun, Waspadai Celah Korupsi Penugasan KhususTransformasi Pertanian di Indramayu: Sinergi Energi dan Pangan
Bahlil menjelaskan bahwa transisi dari diesel ke surya bukan sekadar soal lingkungan, melainkan efisiensi anggaran negara.
”Orientasinya adalah transisi energi yang cepat tapi juga mengurangi subsidi. Konversi dari PLTD ke PLTS akan mengakibatkan efisiensi besar terhadap subsidi listrik kita,” tegas Bahlil.
Optimalisasi Wilayah Terpencil
Kementerian ESDM kini tengah memetakan pulau-pulau terpencil untuk percepatan elektrifikasi.
Strategi ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk memastikan pelayanan energi merata hingga ke pelosok yang sulit dijangkau transmisi konvensional.
Dengan keberadaan Satgas ini, jalur birokrasi antara kementerian diharapkan terkikis, sehingga investasi dan implementasi infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) dapat berjalan tanpa hambatan teknis di lapangan.(*)