CIREBONINSIDER.COM – Sektor industri Makanan dan Minuman (Mamin) nasional kini berada dalam posisi siaga satu.
Ketegangan geopolitik global antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran mulai memberikan tekanan hebat pada rantai pasok dunia.
Merespons ancaman tersebut, Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan relaksasi kebijakan demi menjaga daya saing industri dalam negeri.
Baca Juga:Prabowo Bentuk Satgas Transisi Energi: Targetkan 120 Juta Motor Listrik dan 100 GW PLTS dalam 4 TahunSelat Hormuz Memanas, Pasokan BBM RI Terancam? Komisi I DPR Desak Mitigasi Darurat APBN
Ekspor Krusial: Kontribusi 41,81 Persen Terancam
Pentingnya sektor ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-September 2025, kontribusi ekspor nonmigas Indonesia ke tiga negara tujuan utama—Tiongkok, Amerika Serikat, dan India—mencapai angka signifikan sebesar 41,81 persen.
Namun, performa gemilang ini dibayangi oleh “mendung” geopolitik yang bisa memicu kontraksi ekonomi mendadak.
”Kita sedang menghadapi tantangan besar. Saat ini terjadi kontraksi geopolitik yang luar biasa di tingkat global. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas industri kita,” ungkap Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, di sela kunjungan ke PT GarudaFood Putra-Putri Jaya, Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).
Efek Domino: Biaya Produksi hingga Fluktuasi Harga
Politisi Fraksi Partai NasDem ini memaparkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah akan memicu efek domino bagi manufaktur lokal.
Dampak yang paling diwaspadai adalah lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku yang fluktuatif serta gangguan jalur distribusi dari negara asal impor.
Menghadapi situasi tersebut, Komisi VII DPR RI telah menginventarisasi sejumlah tantangan dan merumuskan solusi strategis yang harus segera dieksekusi oleh Pemerintah:
– Relaksasi Aturan Impor: Mempermudah prosedur masuknya bahan baku esensial yang belum bisa dipenuhi secara domestik.
Baca Juga:Pemerintah Waspadai "Tradisi" Lonjakan Harga Pangan Jelang Lebaran 2026: Stok Nasional Surplus 17 Juta Ton!Cirebon Jadi Pionir Sorgum Jabar: Solusi Pangan Hemat Air yang Bisa Panen 3 Kali Setahun
– Fleksibilitas Pasokan: Menciptakan skema kebijakan yang adaptif terhadap perubahan harga global agar industri tetap bisa bernapas.
– Inovasi Pelaku Usaha: Mendorong diversifikasi produk, baik dari sisi desain maupun efisiensi proses produksi untuk menekan cost.
”Pemerintah harus lebih fleksibel. Pasokan bahan baku ini krusial. Kami juga meminta pelaku usaha melakukan diversifikasi produk guna mengatasi biaya produksi yang tinggi,” tambah Erna.