CIREBONINSIDER.COM – Tantangan ekonomi masyarakat pesisir bukan lagi sekadar ombak besar, melainkan jeratan pembiayaan ilegal yang kerap mengintai.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat benteng pertahanan ekonomi nelayan melalui akses keuangan formal.
Langkah strategis tersebut ditegaskan dalam agenda edukasi “Bahari Tangguh, Ekonomi Maju” yang digelar di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Senin (2/3/2026).
Baca Juga:Nasib BPR Bank Cirebon di Ujung Tanduk, Izin Dicabut OJK, DPRD Desak Perombakan Total DireksiDPRD Kota Cirebon Gandeng OJK: Bentengi BUMD dari Risiko Krisis dan Bahaya Keuangan Ilegal
Desa ini bukan lokasi sembarang; Gebang Mekar merupakan bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Mandiri Secara Ekonomi, Inklusif Secara Keuangan
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman—yang akrab disapa Jigus—menyatakan bahwa penguatan literasi keuangan adalah kunci utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.
“Kami mendukung penuh transformasi Desa Gebang Mekar menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Nelayan kita harus berdaya, bukan hanya di laut, tapi juga dalam mengelola modal,” ujar Jigus di hadapan ratusan rumah tangga nelayan aktif.
OJK: Jangan Cuma Fokus Menangkap Ikan
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyoroti pentingnya perubahan paradigma. Menurutnya, stabilitas ekonomi keluarga nelayan sering goyah karena pendapatan yang tidak terkelola dengan baik.
“Kami ingin nelayan tidak hanya fokus pada hasil tangkapan. Melalui akses keuangan formal yang legal, mereka bisa merencanakan masa depan, mengembangkan usaha, dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” tegas Agus Muntholib.
Sebagai langkah konkret, OJK kini mendorong Gebang Mekar menjadi Desa Ekosistem Keuangan Inklusi (EKI).
Program ini mencakup pemetaan kebutuhan pembiayaan produktif berbasis data serta sinergi erat antara pemerintah desa dengan lembaga jasa keuangan.
Baca Juga:IHSG Jeblok dan Petinggi BEI Mundur, Hanif Dhakiri Desak OJK Rombak Total Tata Kelola Pasar ModalOJK Cirebon 'Kepung' Kuningan: Konsolidasi Besar Perbankan untuk Ledakan KUR UMKM 2026
Proteksi Konsumen dan Solusi KUR Nelayan
Kehadiran Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, menambah bobot pengawasan dalam kegiatan ini.
Ia mengingatkan bahwa perluasan akses kredit harus dibarengi dengan perlindungan konsumen yang ketat.
”Nelayan butuh akses yang aman dan tidak memberatkan. Prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar pembiayaan benar-benar menjadi solusi, bukan beban baru,” tutur Kardaya.