CIREBONINAIDER.COM– Kebijakan impor 1.000 ton beras asal Amerika Serikat (AS) yang diklaim sebagai “beras khusus” oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuai sorotan tajam dari parlemen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah untuk segera membedah spesifikasi dan mekanisme distribusi komoditas tersebut guna menghindari spekulasi liar di tengah sensitivitas pangan nasional.
Firman menilai, istilah “beras khusus” yang dilontarkan pemerintah masih menyisakan celah tafsir yang berbahaya bagi kepercayaan publik.
Baca Juga:Menkeu Purbaya "Sentil" Kebijakan Impor: Orang Kita Jago Bikin Kapal tapi Tak Diberi KesempatanStrategi 'Lompatan Katak' Prabowo: Gandeng Inggris, Bangun 10 Kampus STEM Putus Rantai Impor Teknologi
”Istilah ‘beras khusus’ harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana? Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang memicu spekulasi,” tegas Firman, Rabu (3/3/2026).
Menyoal Urgensi dan Nasib Petani Lokal
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa impor ini ditujukan untuk kebutuhan spesifik, seperti beras indeks glikemik rendah bagi penderita diabetes dan pasokan restoran Jepang (Japonica).
Meski kategori ini dikenal dalam perdagangan internasional, Firman mengingatkan bahwa transparansi adalah harga mati bagi negara agraris.
Legislator asal Fraksi Partai Golkar ini menekankan tiga poin krusial yang harus dijawab pemerintah:
– Argumentasi Teknis: Mengapa varietas tersebut belum bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri?
– Kajian Dampak: Apakah sudah dihitung efeknya terhadap harga gabah dan mentalitas petani lokal?
– Data Riil: Apakah volume 1.000 ton tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan segmen medis atau kuliner spesifik?
Baca Juga:80% Susu Impor! Mentan Amran Puji Peternak Jember Jaga Kedaulatan PanganBungkam Spekulasi Global, Indonesia Amankan Swasembada Beras 2026, Stok Bulog Pecah Rekor Sejarah
”Kita punya jutaan petani yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Setiap kebijakan impor, sekecil apa pun jumlahnya, harus disertai penjelasan komprehensif agar petani merasa tetap dilindungi,” tambah Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.
Kritik Strategi Komunikasi Pejabat Publik
Selain substansi kebijakan, Firman juga melayangkan kritik terhadap gaya komunikasi pemerintah. Menurutnya, isu pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat mudah memicu polemik jika disampaikan secara sepintas.
Ia menyarankan agar kementerian terkait menggunakan juru bicara yang menguasai data teknis secara mendalam.
”Jika penjelasan belum lengkap, sebaiknya ada jubir yang mampu menjelaskan persoalan kompleks secara jernih. Komunikasi yang tidak utuh dapat menggerus kepercayaan publik dan memicu persepsi negatif,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.(*)