CIREBONINSIDER.COM– Eskalasi militer di Timur Tengah mencapai titik nadir yang mengancam perdamaian global. Jajaran Komisi I DPR RI melontarkan kecaman keras atas serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Langkah ini dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan paling brutal di awal tahun 2026.
Kecam Keras: Pembunuhan Pemimpin Negara Adalah Kejahatan Perang
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menegaskan bahwa tindakan AS dan Israel merupakan bentuk penghinaan terhadap hukum internasional.
Baca Juga:Gaji Rp2 Juta Dianggap Mampu? Komisi IX DPR Bongkar Sengkarut Data Desil 6 BPJS KesehatanRapim di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Mandatkan TNI-Polri Kawal Program Strategis hingga Akar Rumput
Menurutnya, pembunuhan terhadap otoritas tertinggi sebuah negara anggota PBB tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
”Ini bukan sekadar serangan militer biasa, ini adalah hantaman telak terhadap kedaulatan sebuah bangsa. PBB tidak boleh diam! Harus ada tindakan konkret dan sanksi tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut dalam keterangan resminya, Senin (2/3/2026).
Oleh Soleh memperingatkan bahwa jika dunia membiarkan praktik ini tanpa konsekuensi, tatanan global akan hancur dan hukum rimba akan kembali berkuasa.
Waspada ‘Pengalihan Isu’ di Jalur Gaza
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mencium adanya agenda tersembunyi di balik memanasnya situasi di Iran.
Ia khawatir ketegangan ini sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian dunia dari krisis kemanusiaan di Palestina.
”Jangan sampai fokus dunia beralih dari Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Kami menolak agresi ini karena berpotensi memicu konflik regional yang jauh lebih luas,” tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.
Sukamta juga menyatakan dukungan penuh jika Presiden Prabowo Subianto mengambil peran sebagai mediator.
Baca Juga:PKB Titip ke Prabowo Ekonomi Konstitusi, Cak Imin Desak Perombakan Akses Modal Rakyat
Mengingat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, langkah Presiden dinilai krusial untuk meredakan tensi antara Teheran dan poros Washington-Tel Aviv.
Mitigasi Nasional: Dari Keselamatan WNI Hingga Harga BBM
Menanggapi dampak domestik, Anggota Komisi I DPR RI, Andina Theresia Narang, mengingatkan bahwa konflik ini bukan sekadar urusan luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi dapur masyarakat Indonesia.
Andina menyoroti tiga poin kritis yang harus segera dimitigasi oleh Pemerintah: