CIREBONINSIDER.COM – Wajah masa depan Kota Cirebon pada tahun 2027 mulai dipetakan secara krusial. Dua sektor fundamental—piring nasi rakyat dan kelayakan atap tempat tinggal—menjadi sorotan tajam Komisi II DPRD Kota Cirebon dalam rangkaian Forum Perangkat Daerah (FPD) pekan ini.
DPRD mulai membedah Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 milik dua dinas strategis: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).
Ketahanan Pangan: Menjaga ‘Dapur’ Warga dengan Rp23,46 Miliar
DKPPP Kota Cirebon memproyeksikan pagu anggaran sebesar Rp23,46 miliar untuk tahun 2027.
Baca Juga:PAD Melejit 70 Persen, Pj Sekda Kota Cirebon Ingatkan Perumda Tirta Giri Nata Jangan Terlena Zona NyamanSolusi Terangi Kota tanpa Beban APBD, Pemkot Cirebon Percepat Proyek PJU lewat Skema KPBU
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas pangan di tengah ancaman alih fungsi lahan perkotaan yang kian masif.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ana Susanti SE MSi, menegaskan bahwa usulan ini akan dibedah secara mendalam dalam rapat kerja mendatang.
Fokusnya adalah memastikan setiap rupiah selaras dengan kemampuan daerah dan efektivitas lapangan.
”Kami mengapresiasi capaian 2025 di mana seluruh kelurahan masuk kategori tahan pangan. Namun, untuk 2027, anggaran Rp23 miliar ini harus benar-benar menyentuh distribusi dan kemandirian pangan warga,” ujar Ana usai menghadiri FPD di Aula DKPPP, Kamis (26/2/2026).
Kepala DKPPP Kota Cirebon, Hj Elmi Masruroh SP MSi, memaparkan arah kebijakan 2027 yang lebih progresif:
– Food Waste Control: Membangun jaringan distribusi makanan sisa layak konsumsi.
– Urban Farming: Optimalisasi pekarangan dan rooftop farming untuk masyarakat kota.
– Proteksi Lahan: Pengendalian alih fungsi lahan dan penyediaan varietas unggul.
Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menambahkan bahwa program daerah wajib “bernapas” sama dengan pusat.
“Pusat sedang gencar swasembada pangan. Cirebon harus sinkron agar ketersediaan bahan pangan tetap aman,” tuturnya.
Baca Juga:Edo Sikat Habis Kabel Semrawut, Targetkan 15 KM Jalur Udara Kota Cirebon BersihKuota Terbatas! Layanan Paspor di MPP Kota Cirebon Jadi Rebutan, Cek Strategi Daftar agar Tak Kehabisan
Hunian Layak: Ambisi Putus Rantai Kawasan Kumuh
Paralel dengan urusan perut, urusan hunian juga menjadi medan tempur Komisi II. Anggota DPRD, H Karso dan Abdul Wahid Wadinih, hadir langsung mengawal Renja 2027 DPRKP bertajuk “Mewujudkan Hunian Layak dan Lingkungan Berkelanjutan”.
H Karso menekankan pentingnya skala prioritas agar anggaran tidak “tercecer” pada program yang tidak berdampak langsung.