CIREBONINSIDER.COM– Sektor ketenagakerjaan Indonesia mencatat tren positif dalam akses hunian layak.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, kelompok pekerja atau buruh resmi menjadi segmen peserta terbesar dalam capaian program BP Tapera.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kesadaran buruh untuk memiliki hunian pribadi melalui skema pembiayaan negara meningkat tajam.
Baca Juga:Strategi Taktis KDM di Pasirlangu: Putus Trauma Pengungsian dengan Solusi Hunian CepatGebrakan Hambalang: Prabowo Instruksikan Pangkas Izin Perumahan, Targetkan 141 Ribu Hunian Rakyat
Namun, dominasi angka peserta ini menuntut pemerintah untuk bergerak lebih dari sekadar sosialisasi; diperlukan eksekusi lahan dan unit yang nyata.
Dominasi Buruh di Tapera: Prestasi atau Tantangan?
Dalam Rapat Komite BP Tapera Tahun 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta (26/2/2026), Menaker Yassierli memberikan apresiasi tinggi.
Meski demikian, ia menekankan bahwa data kepesertaan yang besar harus dibarengi dengan ketersediaan unit yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
”Alhamdulillah, berdasarkan capaian tahun 2025, segmen peserta terbesar berasal dari kalangan buruh. Ini indikator penting, namun kita harus memastikan mereka benar-benar mendapatkan kunci rumahnya,” ujar Yassierli di hadapan para menteri terkait.
Empat Pilar Strategi Hunian Pekerja 2026
Untuk mengoptimalkan capaian tersebut, Kemnaker menyodorkan bantuan pemetaan komprehensif kepada BP Tapera.
Strategi ini bukan sekadar rencana teknis, melainkan upaya memastikan efektivitas anggaran perumahan melalui empat pilar utama:
– Penyusunan Grand Design: Membangun peta jalan hunian jangka panjang yang terintegrasi dengan pusat ekonomi.
Baca Juga:Menaker Yassierli: Serikat Pekerja BUMN Harus Jadi 'Benteng' Bisnis, Bukan Sekadar Penuntut UpahLawan Arus Efisiensi Digital, DPR Bidik Strategi Sido Muncul: Inovasi tanpa Tumbalkan Ribuan Buruh
– Akurasi Lokasi Pembangunan: Memastikan proyek perumahan berada di radius yang terjangkau dari kawasan industri atau tempat kerja.
– Pemetaan Preferensi Hunian: Menyesuaikan desain dan tipe rumah dengan karakteristik serta kebutuhan riil pekerja di berbagai daerah.
– Literasi Finansial Berkelanjutan: Melanjutkan kesuksesan sosialisasi di 10 titik wilayah yang telah masif dilakukan sepanjang 2025.
Sinergi Lintas Sektoral: Menanti Eksekusi Nyata
Langkah kritis yang diambil Kemnaker adalah mendorong BP Tapera untuk memperkuat kemitraan strategis.
Pertemuan tingkat tinggi ini pun dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, hingga Pejabat Sementara OJK Friderica Widyasari Dewi.
Kolaborasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa harapan buruh terhadap kepemilikan rumah bukan sekadar angka statistik, melainkan unit hunian yang layak dan berkelanjutan. Bagi pemerintah, hunian bagi pekerja adalah pilar utama penyangga stabilitas ekonomi nasional.(*)