CIREBONINSIDER.COM – Bukan sekadar sekolah gratis biasa. Sebuah terobosan pendidikan dari Kota Cirebon kini tengah menjadi sorotan nasional.
Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlokasi di SMPN 18 Kota Cirebon, Kamis (12/2/2026).
​Langkah ini mempertegas bahwa model pendidikan yang memadukan kurikulum formal dengan perlindungan sosial anak merupakan kunci masa depan dalam menekan angka putus sekolah.
Baca Juga:Bupati Cirebon Dobrak Tradisi Administrasi, Fokus ke Swasembada Energi dan Sekolah Rakyat di 2026Hapus Stigma Sekolah Murah, RI Kucurkan Rp26,24 Triliun Bangun Sekolah Rakyat Rasa Unggulan
​Bukan Sekadar Sekolah, Tapi “Rumah Kedua”
​Program Sekolah Rakyat Terintegrasi ini lahir dari kegelisahan atas banyaknya anak dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah bukan karena biaya pendidikan, melainkan beban sosial dan ekonomi keluarga.
​Di sini, siswa tidak hanya dijejali teori akademis. Konsep “Rumah Kedua” diterapkan untuk memberikan dukungan sosial menyeluruh.
Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan belajar inklusif sehingga siswa tidak terkendala faktor non-akademis yang kerap menjadi tembok penghalang cita-cita.
​Instruksi Presiden: Setiap Daerah Minimal Punya Satu
​Apresiasi besar datang dari Kementerian Sosial RI. Aprizon Tanjung, Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos, mengungkapkan bahwa sekolah di Cirebon yang telah berjalan delapan bulan ini adalah cerminan dari visi besar Pemerintah Pusat.
​”Presiden telah mengarahkan agar setiap Kabupaten/Kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat tetap. Targetnya, model ini mampu menampung hingga 1.080 peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA secara bertahap,” tegas Aprizon.
​Persiapan Tahun Ajaran 2026–2027
​Kemensos saat ini sedang menggodok skema pelaksanaan untuk tahun ajaran mendatang. Fokus utamanya adalah memperkuat dasar regulasi dan dukungan anggaran.
​Langkah ini penting agar model pendidikan terintegrasi yang dipelopori Kota Cirebon memiliki standar yang sama saat direplikasi secara nasional.
Baca Juga:Model Sekolah Rakyat Cirebon Siap Direplikasi Nasional, Solusi Nyata Putus Sekolah Akibat KemiskinanMensesneg Prasetyo Hadi Sebut Sekolah Rakyat 'Senjata Pamungkas' Lawan Kemiskinan Ekstrem
Komisi VIII DPR RI pun menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada anak-anak di kondisi rentan.
​Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.(*)