CIREBONINSIDER.COM – Keluhan klasik mengenai ancaman banjir dan carut-marut pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur masih menjadi “PR” besar bagi Plaemerintah Kota Cirebon.
Hal ini terpotret jelas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Harjamukti untuk Tahun Perencanaan 2027 yang digelar Rabu (11/2/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Een Rusmiyati SE, mengungkapkan bahwa aspirasi dari lima kelurahan—Harjamukti, Kecapi, Larangan, Kalijaga, dan Argasunya—masih didominasi isu infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
Baca Juga:Atasi Banjir Tahunan Kalijaga, Pemkot Cirebon dan BBWS Permanenkan Normalisasi Sungai CikenisBanjir Kepung 8 Kecamatan di Cirebon, Wabup Jigus Ungkap Temuan Mengejutkan di Sungai
Titik Kritis: Penanganan Banjir dan PJU
Dalam forum strategis tersebut, penanganan banjir saat musim penghujan serta peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi tuntutan yang paling kencang disuarakan warga.
Tak kalah krusial, penataan TPA Kopiluhur di wilayah Argasunya juga mendapat sorotan tajam karena urgensi keberlanjutan lingkungannya.
”Musrenbang di Harjamukti mengakomodir seluruh usulan dari lima kelurahan. Namun, infrastruktur tetap menjadi fokus utama masyarakat. Kami di DPRD akan mengawal ketat seluruh aspirasi ini agar benar-benar direalisasikan, bukan sekadar masuk catatan,” tegas Een di sela-sela forum di aula kecamatan.
Peta Jalan 2027: 60 Persen untuk Sarana Prasarana
Menjawab tuntutan tersebut, Camat Harjamukti, R Yuki Maulana Hidayat SSTP, memaparkan strategi pembangunan yang lebih terukur.
Pihaknya telah mengunci 202 program prioritas yang akan menjadi motor penggerak pembangunan di tahun 2027.
“Untuk perencanaan 2027, komposisinya adalah 60 persen untuk sarana prasarana (sarpras) dan 40 persen untuk pemberdayaan masyarakat,” jelas Yuki.
Yuki merinci empat pilar kebijakan prioritas yang akan dijalankan, antara lain:
– Penanggulangan Bencana: Fokus pada drainase dan titik rawan banjir.
– Pengelolaan Sampah: Optimalisasi tata kelola lingkungan dan TPA.
– Pemberdayaan UMKM: Penguatan ekonomi kreatif lokal.
– Urban Farming: Solusi ketahanan pangan di wilayah perkotaan.
Baca Juga:Optimalkan APBD 2026, Pemkot Cirebon Alokasikan SiLPA Bebas untuk Revitalisasi TPA KopiluhurLawan Stigma TPAS: Ambisi Kubangdeleg Cirebon Ubah Jalur Sampah Jadi Destinasi Wisata
Acara ini juga dihadiri oleh tokoh kunci legislatif lainnya, yakni Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP, serta Anggota Komisi I, Ruri Tri Lesmana.
Kehadiran lintas komisi ini menandakan sinyal kuat dukungan anggaran untuk pembangunan wilayah Harjamukti di masa depan.(*)