CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi menetapkan tahun 2026 sebagai tenggat waktu transformasi digital total di tingkat desa.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), akselerasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pelayanan administrasi yang lamban dan manual.
Langkah konkret ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Desa (SID) yang digelar di Aula Diskominfo, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga:Bupati Cirebon Dorong Gerakan Pramuka Perkuat Karakter Generasi Muda di Tengah Arus Digitalisasi GlobalNakhoda Baru Diskominfo Indramayu, Suwenda Fokus Soliditas dan Transformasi Digital
Kegiatan ini merupakan mandat langsung dari Perbup Cirebon Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Standarisasi Pelayanan 30 Desa
Pada tahap ini, Diskominfo memfokuskan penguatan kapasitas pada 30 desa yang tersebar di empat wilayah strategis, yakni: Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Gegesik, dan Kecamatan Susukan.
Setiap operator desa diberikan pelatihan berbasis praktik langsung (hands-on). Fokus utamanya adalah migrasi data manual ke sistem digital agar pelayanan surat-menyurat dan kependudukan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Strategi Transformasi 2026
Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menegaskan bahwa pemanfaatan SID bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
”Dengan optimalisasi SID, kami menargetkan pelayanan administrasi yang lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Target kami jelas: pada tahun 2026, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon sudah mengimplementasikan sistem ini secara penuh,” tegas Bambang.
Menuju Tata Kelola Modern
Diskominfo berkomitmen tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga memberikan pendampingan berkelanjutan.
Langkah ini diambil untuk menjamin keberlanjutan infrastruktur digital di tingkat desa, sehingga visi Smart Village di Kabupaten Cirebon bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh warga.(*)