CIREBONINSIDER.COM – Insiden ambruknya gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon menjadi alarm keras bagi manajemen aset daerah.
Menanggapi kondisi darurat tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera melakukan langkah luar biasa guna memastikan pelayanan publik tidak lumpuh total.
Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (11/2/2026), Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menegaskan bahwa pemulihan fasilitas ini bersifat krusial.
Baca Juga:Putus Rantai Tengkulak, Kopdes Merah Putih Jadi Penopang Utama Program Makan Bergizi GratisFKSM 2025: Kementerian Kebudayaan Sukses Ubah Gudang Pelabuhan Cirebon Jadi Ruang Seni Publik
Bukan sekadar soal fisik bangunan, melainkan menyangkut nasib para pencari kerja dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bergantung pada layanan Disnaker.
Solusi Anggaran: Opsi Dana BTT Menjadi Kunci
Mengingat sifatnya yang darurat dan tidak terencana, Yusuf mengusulkan pemanfaatan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) agar renovasi bisa dieksekusi tanpa harus menunggu birokrasi anggaran reguler yang panjang.
”Karena ini kejadian tak terduga, penggunaan BTT sangat memungkinkan. Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan Wali Kota agar proses ini dipercepat melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Yusuf tegas.
Pihak legislatif juga mendukung keputusan Disnaker untuk tetap bertahan di lokasi lama, kawasan Cipto Mangunkusumo. Pertimbangannya sederhana: efektivitas pelayanan.
Berpindah ke lokasi baru secara permanen dinilai hanya akan membuang waktu untuk adaptasi tata letak yang berpotensi membingungkan masyarakat.
Kritik Tajam: Audit Konstruksi dan Teka-Teki Aset
Namun, di balik dorongan renovasi, terselip peringatan keras dari parlemen. Komisi III meminta adanya evaluasi teknis menyeluruh terhadap seluruh bangunan perangkat daerah di Kota Cirebon agar insiden serupa tidak “menular”.
”Ini peringatan bagi dinas teknis. Jangan sampai insiden serupa merembet ke dinas lain hanya karena kelalaian memantau kekuatan bangunan lama,” tambah Yusuf.
Baca Juga:TKW Garut Telantar di Arab Saudi, Disnakertrans: Kami Kecolongan, 'Jalur Tikus' Sulit DiawasiTerobosan Disnakertrans Garut: Job Fair Online Jadi Andalan Turunkan Angka Pengangguran
Di sisi lain, Sekretaris Komisi III, R Endah Arisyanasakanti SH, melemparkan sorotan tajam terkait legalitas lahan.
Ia memperingatkan Pemkot untuk membereskan status aset sebelum mengucurkan dana besar.
”Perlu kajian mendalam soal kepemilikan aset. Jangan sampai tumpang tindih dengan aset Kabupaten Cirebon. Sertifikatnya harus jelas dulu, masuk aset kota atau bukan,” tutur Endah mengingatkan.