CIREBONINSIDER.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi membuka “dapur” keuangan negara untuk dibedah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Langkah ini menandai dimulainya audit krusial terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2025.
Dalam entry meeting yang dihadiri Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, Kamis (12/2/2026), Menkeu menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan pertaruhan kredibilitas pemerintah di mata publik.
Baca Juga:Menkeu Purbaya "Sentil" Kebijakan Impor: Orang Kita Jago Bikin Kapal tapi Tak Diberi KesempatanStrategi Soemitronomics Menkeu Purbaya: Injeksi Stimulus Besar-besaran, Targetkan Ekonomi Tembus 6%
Mengelola 1.661 Satker: Misi Mempertahankan ‘Sabuk Emas’ WTP
Menjaga akuntabilitas di institusi sebesar Kemenkeu adalah tantangan raksasa. Menkeu Purbaya memaparkan struktur laporan yang sangat kompleks:
– LK BA015: Mengonsolidasikan 871 satuan kerja (satker), termasuk 7 Badan Layanan Umum (BLU).
– LK BUN: Mengelola 790 satker yang menjadi jantung lalu lintas kas negara.
”Laporan ini telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan melewati reviu ketat Inspektorat Jenderal. Kami memastikan sistem pengendalian intern bekerja secara memadai,” ujar Menkeu Purbaya dalam sambutannya.
Menolak Puas Diri: “Masih Ada Ruang Perbaikan”
Meski Kemenkeu langganan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Purbaya enggan terjebak dalam zona nyaman.
Ia secara kritis mengakui bahwa predikat sempurna bukan berarti tanpa celah.
”Walaupun sudah mendapatkan opini WTP, tentu saja masih terdapat ruang penyempurnaan. Kami terus melakukan langkah perbaikan berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga:Pecah Rekor 5 Tahun! KPK Pulihkan Aset Rp1,5 T, Kini 'Buka-Bukaan' ke BPK demi WTP Ke-7Skandal Pembukuan KUR BRI: BAKN DPR Bongkar Temuan BPK Terkait Reversal Pendapatan
Komitmen ini bukan isapan jempol. Hingga saat ini, Kemenkeu telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan angka yang sangat kompetitif, yakni 82,52% untuk laporan kementerian dan 87,40% untuk laporan bendahara negara.
Strategi ‘Liaison Officer’: Anti-Birokrasi Lambat
Guna memastikan proses audit berjalan seamless (tanpa hambatan), Menkeu menerapkan strategi taktis dengan menunjuk Liaison Officer (LO) di setiap unit eselon I.
Para LO ini bertugas merespons cepat setiap permintaan dokumen dan data dari tim BPK.
Strategi ini memperkuat sistem three lines of defense (tiga lini pertahanan) yang diterapkan Kemenkeu untuk meminimalkan risiko kesalahan administratif maupun finansial.
Harapan Besar bagi Ekonomi Nasional
Sinergi antara Kemenkeu sebagai auditee dan BPK sebagai auditor diharapkan tidak hanya berakhir pada predikat di atas kertas.