CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memetakan navigasi pembangunan untuk tahun 2027.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan Japara, Selasa (10/2/2026), pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan masa depan tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan harus berbasis pada dampak nyata di akar rumput.
Forum strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, yang hadir membacakan amanat Bupati Dian Rachmat Yanuar.
Pesan utamanya jelas: 2027 adalah momentum transisi menuju penguatan kualitas manusia.
Baca Juga:Strategi Bupati Dian Rachmat Pulihkan Fiskal Kuningan lewat Transformasi Koperasi ModernStrategi Kuningan Lawan Kapitalisme: BUMDes Kini Bersatu dalam 'Rumah Besar' Forum Kolaborasi
Bukan Sekadar Seremonial Tahunan
Dalam arahannya, Wabup Tuti menekankan bahwa Musrenbang harus menjadi “filter” tajam dalam menyerap aspirasi.
Mengingat keterbatasan anggaran, kreativitas dalam menentukan skala prioritas menjadi harga mati bagi setiap pemangku kebijakan di tingkat kecamatan hingga desa.
”Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan. Ini adalah forum vital untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah. Perencanaan harus partisipatif agar hasilnya benar-benar tepat sasaran,” tegas Tuti Andriani di Aula Kantor Kecamatan Japara.
Visi SDM Unggul vs Realita Infrastruktur
Tema besar yang diusung Pemkab Kuningan untuk tahun 2027 adalah “SDM Unggul untuk Masa Depan yang Kompetitif”.
Namun, di tengah ambisi besar memperkuat kapasitas manusia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fondasi fisik tetap menjadi tuntutan utama warga Japara.
Dalam sesi diskusi, sejumlah aspirasi krusial mencuat, di antaranya:
– Akselerasi Infrastruktur: Peningkatan kualitas jalan antar-desa untuk memacu nadi ekonomi lokal.
– Ketahanan Wilayah: Penataan sistem drainase guna mengantisipasi bencana banjir lokal dan memperkuat daya dukung lingkungan.
Baca Juga:Ini 4 Usulan Prioritas Pemkot Cirebon dalam Musrenbang Provinsi Jabar 2025Bupati Kuningan Warning Camat: Percepat Realisasi PBB 2026, Awasi Potensi Kebocoran Pajak!
Camat Japara, Minthareja, menyambut baik antusiasme tersebut. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan visi 2027 bergantung pada objektivitas usulan dari tingkat desa.
“Kita harus menyusun usulan berdasarkan skala prioritas. Sinkronisasi antara kebutuhan desa dan kebijakan kabupaten adalah kunci agar program tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Mekanisme Berjenjang yang Transparan
Ketua Panitia Pelaksana melaporkan bahwa hasil Musrenbang Japara ini akan menjadi bahan baku penting yang akan diperjuangkan dalam Forum Perangkat Daerah tingkat kabupaten.
Langkah berjenjang ini memastikan setiap suara dari desa memiliki ruang untuk diakomodasi dalam postur anggaran daerah.