​CIREBONINSIDER.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara gamblang mengungkap peta jalan ekonomi Indonesia era Presiden Prabowo yang bertumpu pada filosofi Soemitronomics.
Tak tanggung-tanggung, meski APBN mematok target 5,4%, Menkeu menegaskan ambisinya untuk mendorong pertumbuhan hingga ke level 6 persen.
​Dalam forum Bloomberg Technoz: Managing Transition di Jakarta, Kamis (12/2/2026), Purbaya menjelaskan bahwa transisi ekonomi saat ini bukan sekadar bertahan, melainkan melakukan ekspansi agresif yang terukur.
Baca Juga:Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%: Menko Airlangga Ungkap Resep 'Resiliensi' di Forum ABAC 2026Target Ekonomi 8% atau Tertinggal! Presiden Prabowo Beri 8 Instruksi 'Sakti' di Rakornas 2026
​Tiga Pilar Soemitronomics: Bukan Sekadar Angka
​Menkeu menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal saat ini merupakan manifestasi dari pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo. Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat mutlak pembangunan:
1. ​Pertumbuhan Ekonomi Tinggi sebagai mesin utama.
2. ​Pemerataan agar kue ekonomi dirasakan hingga akar rumput.
3. ​Stabilitas Sosial sebagai pondasi keamanan investasi.
​“Jika salah satu dari ketiganya hilang, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak akan pernah tercipta,” tegas Purbaya di hadapan para pelaku bisnis.
​Akselerasi ‘Gas Pol’ Sejak Akhir 2025
​Keberhasilan pemerintah membalikkan arah ekonomi terlihat pada capaian Triwulan IV/2025 yang menyentuh angka 5,39%. Ini adalah rekor pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir pasca-pandemi.
​Purbaya mengungkapkan, rahasia di balik angka tersebut adalah pengaktifan kembali tiga mesin pertumbuhan sekaligus sejak September tahun lalu: Fiskal, Moneter, dan Sektor Riil.
​“Fiskal kita dorong, moneter kita dorong, dan sektor privat juga kita dorong. Sinergi ini yang membalikkan keadaan di tiga bulan terakhir tahun lalu,” ungkapnya.
​Injeksi Likuiditas dan Perang Melawan ‘Bottleneck’
​Memasuki awal 2026, Kemenkeu menyiapkan skenario “belanja habis-habisan” pada triwulan pertama.
Pemerintah akan menyuntikkan seluruh stimulus yang tersedia, baik dari sisi bank sentral maupun belanja kementerian/lembaga.
Baca Juga:Ketua DPRD Cirebon Siap Kawal Instruksi Presiden: Ekonomi 8% dan APBD Anti-Bocor!Rombak Besar-besaran Pejabat Pajak, Purbaya: Jangan Sampai Kita Dikalahkan Pemain
Namun, suntikan dana saja tidak cukup. Purbaya menyadari bahwa hambatan birokrasi seringkali menjadi “rem tangan” bagi dunia usaha. Solusinya? Task Force Debottlenecking.
​“Semua pelaku bisnis bisa kirim komplain secara online. Setiap minggu kita sidangkan. Target saya, akhir tahun ini semua hambatan (bottleneck) di dunia bisnis sudah hilang,” ujar Menkeu dengan nada optimis.