CIREBONINSIDER.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara gamblang mengungkap peta jalan ekonomi Indonesia era Presiden Prabowo yang bertumpu pada filosofi Soemitronomics.
Tak tanggung-tanggung, meski APBN mematok target 5,4%, Menkeu menegaskan ambisinya untuk mendorong pertumbuhan hingga ke level 6 persen.
Dalam forum Bloomberg Technoz: Managing Transition di Jakarta, Kamis (12/2/2026), Purbaya menjelaskan bahwa transisi ekonomi saat ini bukan sekadar bertahan, melainkan melakukan ekspansi agresif yang terukur.
Baca Juga:Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%: Menko Airlangga Ungkap Resep 'Resiliensi' di Forum ABAC 2026Target Ekonomi 8% atau Tertinggal! Presiden Prabowo Beri 8 Instruksi 'Sakti' di Rakornas 2026
Tiga Pilar Soemitronomics: Bukan Sekadar Angka
Menkeu menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal saat ini merupakan manifestasi dari pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo. Ada tiga pilar utama yang menjadi syarat mutlak pembangunan:
1. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi sebagai mesin utama.
2. Pemerataan agar kue ekonomi dirasakan hingga akar rumput.
3. Stabilitas Sosial sebagai pondasi keamanan investasi.
“Jika salah satu dari ketiganya hilang, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak akan pernah tercipta,” tegas Purbaya di hadapan para pelaku bisnis.
Akselerasi ‘Gas Pol’ Sejak Akhir 2025
Keberhasilan pemerintah membalikkan arah ekonomi terlihat pada capaian Triwulan IV/2025 yang menyentuh angka 5,39%. Ini adalah rekor pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir pasca-pandemi.
Purbaya mengungkapkan, rahasia di balik angka tersebut adalah pengaktifan kembali tiga mesin pertumbuhan sekaligus sejak September tahun lalu: Fiskal, Moneter, dan Sektor Riil.
“Fiskal kita dorong, moneter kita dorong, dan sektor privat juga kita dorong. Sinergi ini yang membalikkan keadaan di tiga bulan terakhir tahun lalu,” ungkapnya.
Injeksi Likuiditas dan Perang Melawan ‘Bottleneck’
Memasuki awal 2026, Kemenkeu menyiapkan skenario “belanja habis-habisan” pada triwulan pertama.
Pemerintah akan menyuntikkan seluruh stimulus yang tersedia, baik dari sisi bank sentral maupun belanja kementerian/lembaga.
Baca Juga:Ketua DPRD Cirebon Siap Kawal Instruksi Presiden: Ekonomi 8% dan APBD Anti-Bocor!Rombak Besar-besaran Pejabat Pajak, Purbaya: Jangan Sampai Kita Dikalahkan Pemain
Namun, suntikan dana saja tidak cukup. Purbaya menyadari bahwa hambatan birokrasi seringkali menjadi “rem tangan” bagi dunia usaha. Solusinya? Task Force Debottlenecking.
“Semua pelaku bisnis bisa kirim komplain secara online. Setiap minggu kita sidangkan. Target saya, akhir tahun ini semua hambatan (bottleneck) di dunia bisnis sudah hilang,” ujar Menkeu dengan nada optimis.