Lawan Dominasi AI, Jabar 'Boikot' Iklan Langsung ke Big Tech demi Selamatkan Pers

Diskominfo-Jabar
Diskominfo Jabar Komar berkomitmen untuk tidak menyetor belanja iklan langsung ke Big Tech, jaga napas pers nasional. Foto: Humas Pemprov Jabar

CIREBONINSIDER.COM – Di tengah kepungan algoritma Artificial Intelligence (AI) dan dominasi platform global, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah proteksionis yang berani.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar menegaskan komitmennya untuk tidak menyetor belanja iklan langsung ke raksasa teknologi (Big Tech) demi menjaga napas industri pers nasional.

​Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil karena eksistensi media massa kini berada di titik nadir.

Baca Juga:Sinyal Darurat Jurnalisme, Menkomdigi Meutya Hafid Ingatkan AI Bukan Pengganti WartawanResmi! Aturan Sekolah Ramadan 2026 Fokus Karakter, Siswa Diajak Puasa Gawai Satu Jam Sehari

Meski AI menawarkan kecepatan, satu elemen vital yang sering kali dikorbankan adalah akurasi dan verifikasi.

​Verifikasi: Benteng Terakhir Melawan Hoaks AI

​Menurut Adi, perbedaan mencolok antara media massa dan teknologi informasi berbasis AI terletak pada standar etika jurnalisme.

Di era saat media sosial membanjiri ruang publik dengan informasi tanpa filter, media massa tetap teguh memegang disiplin verifikasi.

​“Kami ingin media massa terus sehat dan profesional. Media tidak boleh hilang ditelan derasnya arus teknologi berbasis AI. Peran pers sebagai penyampai informasi akurat sangat krusial,” tegas Adi dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Senin (9/2/2026).

​Sebagai langkah konkret, Diskominfo Jabar memilih untuk tidak menjalin kerja sama iklan secara langsung dengan platform seperti Meta (Facebook/Instagram), Google, maupun TikTok.

Jika ingin menayangkan iklan di media sosial, Pemprov Jabar menyalurkannya melalui perusahaan media massa resmi, bukan langsung ke perusahaan teknologi tersebut.

​Intervensi Pemerintah: Menagih Keadilan Ekonomi

​Langkah “boikot” iklan langsung oleh Jabar ini sejalan dengan kegelisahan Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta pemerintah secara nasional melakukan intervensi nyata agar tercipta keadilan dalam pembagian belanja iklan.

Baca Juga:Era Baru Media Siber Cirebon, Antara Adaptasi Teknologi dan Integritas Jurnalistik2026 Tahun Pemulihan Kepercayaan, Wali Kota Cirebon Gandeng Media Jadi Akselerator Utama

​Saat ini, sebagian besar anggaran iklan tersedot ke kantong platform digital global karena keunggulan algoritma mereka.

Kondisi ini membuat pendapatan media massa konvensional terus merosot, padahal beban produksi berita berkualitas tetap tinggi.

​“Kami mengharapkan campur tangan pemerintah agar terjadi keadilan iklan. Jangan sampai mayoritas tersedot ke media sosial, tapi mari ikut mempertahankan tegaknya sumber informasi itu sendiri (pers),” ujar Komaruddin dalam puncak HPN 2026 di Kota Serang, Banten.(*)

0 Komentar