CIREBONINSIDER.COM – Akurasi data kemiskinan kini menjadi prioritas utama dalam agenda besar pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan kerja strategis ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengawal integrasi Data Tunggal, Selasa (10/2/2026).
Kedatangan politisi yang akrab disapa “Oneng” ini disambut hangat oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul. Keduanya sepakat bahwa data faktual adalah senjata utama agar program pemberdayaan dan Bantuan Sosial (Bansos) memberikan dampak nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
Baca Juga:Gus Ipul Pastikan 106 Ribu Peserta BPJS Penyakit Berat Sudah Reaktivasi OtomatisNegara Hadir, Mensos Serahkan Santunan 23 Prajurit Marinir Gugur di Cisarua
Mandat Konstitusi: Data Sebagai Panglima Kebijakan
Dalam diskusi penuh keakraban tersebut, Rieke menekankan bahwa pembenahan data merupakan persoalan fundamental yang sering terabaikan.
Padahal, data yang aktual dan relevan adalah kunci utama dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 di sektor kesejahteraan sosial.
”Kita tidak bisa lagi mengacu pada data yang kurang faktual. Data-driven (kebijakan berbasis data) harus menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo,” tegas Rieke.
Ia menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penguatan data nasional telah menemukan momentumnya.
Kemensos, sebagai salah satu leading sector, diharapkan mampu menjadikan data sebagai arus utama dalam setiap pengambilan keputusan.
DTSEN: Kolaborasi Kemensos, BPS, dan Pemerintah Desa
Merespons hal tersebut, Mensos Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas perspektif kritis yang dibawa DPR RI. Ia menegaskan bahwa Kemensos kini tengah mengoptimalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN yang dikelola bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus dimutakhirkan secara berkala karena sifat data yang sangat dinamis.
Baca Juga:SK Mensos, Jutaan Warga Miskin Terancam Kehilangan Nyawa Akibat ‘Cleansing’ Data PBI BPJSRevolusi Bansos 2026: KPM Tak Lagi Sekadar Objek, Kini Jadi Anggota Kopdes Merah Putih
”Apa yang disampaikan Bu Rieke adalah bagian dari upaya memperkuat data kita. Untuk memastikan intervensi pemerintah berdampak, kuncinya ada pada pemutakhiran berkala dan partisipasi masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Strategi Pemutakhiran Data Kemensos 2026:
– Verifikasi dari Bawah: Proses validasi data kini dimulai langsung dari tingkat desa untuk menangkap kondisi riil di lapangan.
– Sinergi Antar-Lembaga: Kemensos telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Desa untuk sinkronisasi data arus bawah.
– Transparansi Publik: Pemerintah berkomitmen melakukan sosialisasi bersama pemerintah daerah dan wakil rakyat agar perubahan data tidak memicu kegaduhan.