CIREBONINSIDER.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi keras bagi seluruh pengelola ruang publik dan warga di Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa estetika alam Tanah Pasundan adalah kemewahan yang harus bisa dinikmati secara cuma-cuma oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa sekat status sosial.
Melalui pernyataan terbuka di akun media sosial resminya @dedimulyadiofficial, pria yang akrab disapa KDM ini menyoroti fenomena rusaknya tata kelola wisata akibat ulah oknum yang hanya mencari keuntungan sesaat.
Baca Juga:Gebrakan Mentan Amran: Lantik 54 Pejabat Berbasis Meritokrasi, Ancam Pecat Pelaku Pungli Bantuan!PKL Sukalila Cirebon Pindah Permanen ke Pasar Pagi, Wali Kota Beri Bebas Sewa 1 Tahun Penuh
Alam Jabar: Bukan Milik Kelompok Tertentu
Dedi menekankan bahwa kekayaan alam Jabar—mulai dari barisan gunung, hamparan hijau kebun teh, hingga gemuruh ombak laut—adalah anugerah kolektif.
Ia tidak ingin keindahan tersebut diprivatitasi atau dikuasai oleh kelompok tertentu yang memungut biaya tidak resmi kepada rakyat.
”Setiap orang, baik kaya maupun miskin, punya hak yang sama untuk menikmati keindahan ini tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Sorotan Tajam: Fenomena ‘Tukang Parkir Pembohong’
Salah satu poin paling krusial dalam pernyataan Gubernur adalah peringatan terhadap praktik pungli yang kerap menjamur di titik-titik wisata viral.
Dedi secara spesifik menggunakan istilah “tukang parkir pembohong” untuk menggambarkan oknum yang mendadak muncul saat sebuah lokasi mulai ramai dikunjungi.
Ia menghimbau masyarakat untuk lebih berani bersikap. Wisatawan diminta untuk tidak melayani apalagi memberikan uang kepada oknum-oknum yang tidak memiliki legalitas jelas dalam pengelolaan parkir.
Menurutnya, pembiaran terhadap praktik ini hanya akan menyuburkan mentalitas premanisme di ruang publik.
Baca Juga:Nasib Pasien Kronis Jabar Terjamin, Dedi Mulyadi Ambil Alih Iuran BPJS Warga yang Terlempar dari PBI KemensosDedi Mulyadi: Kritik Jadi 'GPS' Pembangunan Jawa Barat, Bukan Ancaman
Kritik PKL Nakal dan Ancaman ‘Wisata Bangkai’
Selain masalah parkir, ketidaktertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi sasaran kritik sang Gubernur. Dedi menyayangkan perilaku pedagang yang berjualan tanpa manajemen yang rapi dan abai terhadap kebersihan lingkungan.
Dampak dari ketidaktertiban ini sangat fatal: tumpukan sampah berserakan yang merusak wajah destinasi wisata.
Dedi memberikan analogi yang cukup pedas terhadap fenomena tempat wisata yang viral namun cepat redup akibat pengelolaan yang buruk.
“Seringkali spot seperti itu muncul pada saat tertentu, kemudian hilang dan ditinggalkan, seperti bangkai yang tak ada orang yang mempedulikan,” ujar Dedi dengan nada satir.