CIREBONINSIDER.COM – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) resmi memperketat pengawasan sektor manufaktur di awal kuartal pertama 2026.
Bukan sekadar kunjungan biasa, fokus utama kali ini adalah memastikan seluruh perusahaan besar di Kota Udang tertib dalam pelaporan data nasional.
Pada Rabu (4/2/2026), Bidang Perindustrian menerjunkan tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) mendalam di dua titik strategis: PT Sanhe Paper Industry (Jalan Katiasa) dan PT Pan Putra Samudra (Jalan Kalijaga).
Baca Juga:Sidak Gunung Ciremai, Dedi Mulyadi Semprot Kepala TNGC Soal Tambang Ilegal dan Proyek SeremonialGEBRAKAN WABUP! Sidak Perumdam Indramayu, Transaksi Keuangan Disorot, Pasokan Air Kuningan Mandek
Target Strategis: Dari PMA Hingga Manufaktur Lokal
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Cirebon tidak main-main dalam urusan validitas data. PT Sanhe Paper Industry, sebagai entitas Penanaman Modal Asing (PMA), dan PT Pan Putra Samudra menjadi sampel krusial dalam peta industri daerah.
Sebagai hub logistik utama di Jawa Barat, validitas data industri di Cirebon dianggap sebagai variabel penentu dalam pengambilan kebijakan ekonomi makro.
SIINas: Instrumen Kepatuhan yang Non-Negosiasi
Fokus utama inspeksi ini tertuju pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). DKUKMPP menegaskan bahwa pelaporan ini adalah instrumen perlindungan industri, bukan sekadar beban administratif.
“Kami hadir untuk memastikan sinkronisasi antara izin yang dikantongi dengan fakta operasional di lapangan. Melalui SIINas, setiap perusahaan berkontribusi langsung pada akurasi data industri nasional,” tegas Tim Bidang Perindustrian DKUKMPP dalam keterangan resminya.
3 Pilar Pengawasan dalam Inspeksi DKUKMPP
Tim ahli melakukan verifikasi berlapis yang mencakup tiga poin utama:
1. Audit Perizinan: Memastikan dokumen izin usaha industri relevan dengan peruntukan lahan dan aktivitas produksi terkini.
2. Verifikasi Pelaporan: Mengecek rekam jejak kepatuhan perusahaan dalam mengunggah data produksi periodik ke platform SIINas.
Baca Juga:Satu-satunya BUMD yang Belum 'Move On', PD Pembangunan Kota Cirebon Kritis: Karyawan Terpaksa DirumahkanDPRD Kota Cirebon Gandeng OJK: Bentengi BUMD dari Risiko Krisis dan Bahaya Keuangan Ilegal
3. Asistensi Teknis: Memberikan edukasi on-the-spot bagi manajemen untuk mengatasi kendala integrasi data antara pusat dan daerah.
Optimisme Ekonomi: Menuju Industri Tangguh 2026
Melalui gerakan proaktif ini, iklim usaha di Kota Cirebon diharapkan semakin transparan. Ketertiban administrasi bukan hanya soal regulasi, melainkan cara meningkatkan daya saing industri lokal di pasar global.
Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Kota Cirebon optimis sektor industri akan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih tangguh, akuntabel, dan tepat sasaran di masa depan. (*)
