​CIREBONINSIDER.COM – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran camat untuk melakukan akselerasi total pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) tahun 2026.
​Dalam apel pagi yang digelar di Halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Senin (2/9/2026), Bupati menegaskan bahwa PBB adalah tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak boleh dikelola dengan cara-cara biasa.
​Distribusi SPPT: Jangan Menumpuk di Meja Camat
​Momentum ini ditandai dengan penyerahan simbolis Himpunan Daftar Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada perwakilan Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Ciawigebang.
Baca Juga:Wamendagri di Kuningan: Stop Cari 'Superman', Kita Butuh Super Tim Menuju Indonesia Emas!Jabar Perkuat Sabuk Pengaman Pangan Menuju Ramadhan 2026: Inovasi ‘Kembali ka Karuhun’ Kuningan Jadi Sorotan
​Disaksikan Wakil Bupati Tuti Andriani dan Sekda Uu Kusmana, Bupati Dian meminta dokumen tersebut langsung turun ke tingkat desa dan kelurahan tanpa penundaan.
​”Begitu SPPT diterima, segera distribusikan. Lakukan briefing kepada para kuwu dan perangkat desa agar proses penyampaian ke wajib pajak berjalan cepat, akurat, dan terukur,” tegas Dian Rachmat Yanuar.
​Pengawasan Ketat: Cegah Dana ‘Mampir’ ke Kantong Pribadi
​Bukan sekadar masalah teknis distribusi, Bupati Kuningan menaruh perhatian serius pada aspek integritas.
Ia memberikan peringatan keras (warning) agar sistem pengelolaan dilakukan secara transparan untuk menutup celah penyalahgunaan setoran pajak oleh oknum di lapangan.
​”Akselerasi harus seiring dengan pengawasan. Saya minta sistem harus akuntabel. Jangan sampai ada celah penyalahgunaan,” imbuhnya.
​Sebagai langkah konkret, Pemkab Kuningan kini mewajibkan Laporan Mingguan dari setiap kecamatan. Evaluasi rutin ini akan menjadi dasar penilaian kinerja camat dalam mengawal kepatuhan pajak di wilayah masing-masing.
​Bedah Masalah PBB Perkotaan: Butuh Inovasi, Bukan Sekadar Stigma
​Salah satu poin kritis yang diangkat adalah rendahnya capaian PBB di sektor perkotaan yang selama ini kerap di bawah target.
Baca Juga:Darurat Ekologi Cigugur: Ratusan Ikan Dewa Mati Massal, Bupati Kuningan Instruksikan Karantina TotalNasib Ratusan Penambang Cileuleuy: Bupati Kuningan Siapkan Skema Upah Transisi dan Alih Profesi
Bupati mendorong para camat di wilayah kota untuk meninggalkan pola lama dan beralih ke pendekatan yang lebih aktif dan inovatif.
​Strategi yang ditekankan meliputi:- ​Komunikasi Intensif: Menjelaskan korelasi langsung pajak dengan kualitas pelayanan publik.
– ​Pelayanan Jemput Bola: Mempermudah warga kota yang memiliki mobilitas tinggi untuk membayar pajak.