”Ada tren mereka pindah menjadi pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hitungannya lebih konkret dan berpenghasilan pasti dibanding menunggu insentif desa yang tidak jelas kapan cairnya,” tuturnya.
Mendesak Kembalinya Kedaulatan Desa
DPR juga mengkritisi hilangnya roh Undang-Undang Desa, yakni asas subsidiaritas dan rekognisi.
Banyak program saat ini dianggap terlalu top-down, seperti program Koperasi Merah Putih yang dinilai mematikan inisiatif lokal dan peran Musyawarah Desa (Musdes).
Kesimpulan dan Rekomendasi
Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk segera:
Baca Juga:Tok! Permendes 16/2026 Terbit: Ini 8 Fokus Baru Dana Desa dan Larangan Keras bagi Kades!Pemerintah 'Berutang' Dana Desa 2025, Dijamin Cair Penuh 2026 tanpa Ganggu Alokasi Baru
– Mempercepat Pencairan: Segera bayarkan tunjangan perangkat desa tanpa syarat administrasi yang berbelit.
– Sinkronisasi Aturan: Memastikan PMK dan regulasi turunan terbit tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan anggaran di awal tahun.
– Kepastian Status: Memberikan jaminan kesejahteraan yang setara agar perangkat desa tetap fokus melayani masyarakat tanpa harus mencari sampingan.(*)