CIREBONINSIDER.COM – Komisi X DPR RI melontarkan kritik keras terhadap minimnya keberpihakan negara dalam menjawab kecemasan generasi muda saat ini.
Meski tantangan mental, akses pendidikan, hingga ketidakpastian kerja kian nyata, alokasi anggaran untuk kepemudaan dinilai masih sangat jauh dari kata ideal.
Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026), dua pimpinan Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dan My Esti Wijayati, membongkar realitas pahit di balik jargon “Generasi Emas”.
Baca Juga:Kemenpora Cari Sosok Deputi Industri Olahraga, Komisi X DPR: Harus Relevan dan Berani Terobosan!Kemenpora All-Out: Gandeng Eks KPK & Danantara Cari Deputi Industri Olahraga, Profesional Bisa Daftar!
Kritik Pedas Anggaran: Pemuda Hanya Dapat “Sisa”
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengungkap fakta mengejutkan terkait dapur pacu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Ia menyebut anggaran Kemenpora tahun ini sebagai yang terkecil sepanjang sejarahnya di parlemen, yakni hanya sekitar Rp1,1 triliun.
Ironisnya, dari angka yang sudah minim tersebut, porsi untuk kepemudaan hampir tenggelam oleh urusan olahraga.
”Sekitar 90 persen anggaran itu dialokasikan untuk olahraga, termasuk persiapan Asian Games 2027. Artinya, alokasi anggaran memang masih terlalu minim untuk kepemudaan,” tegas My Esti.
Ia menolak alasan pemerintah yang menyebut program kepemudaan sudah tersebar di berbagai kementerian lain.
Bagi Esti, keberadaan Kemenpora sebagai kementerian mandiri harusnya dibuktikan dengan anggaran yang fokus pada penguatan mental, kewirausahaan, dan nilai kebangsaan.
Bukan Manja tapi Realitas yang Menyesakkan
Senada dengan Esti, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menepis stigma negatif yang sering disematkan kepada anak muda.
Baca Juga:Mengalir dari 1928 ke 2025: Sumpah Pemuda dan Kontinuitas Gerak Kaum MudaPeduli Lingkungan, Bupati Kuningan Apresiasi Pemuda Awirarangan Aksi Bersih Sungai Citamba
Ia menegaskan bahwa tuntutan pemuda terhadap fasilitas dan kebijakan negara bukanlah bentuk “kemanjaan”, melainkan respons logis atas realita yang berat.
”Jangan lihat ini sebagai individu yang meminta fasilitas. Ini adalah realita situasi yang dihadapi kepemudaan saat ini. Sayang sekali kalau passion dan cita-cita mereka tidak tercapai hanya karena negara tidak hadir,” ujar Hetifah.
Berdasarkan hasil serap aspirasi dengan organisasi besar seperti PMII, HMI, GMNI, hingga KNPI, Hetifah memetakan dua isu utama yang menjadi momok:
– Aksesibilitas Pendidikan: Biaya yang masih sulit dijangkau meski ada mandatory spending 20 persen.
– Kecemasan Kebekerjaan: Gelar pendidikan tinggi tidak lagi menjadi jaminan mendapatkan pekerjaan atau kemampuan berwirausaha.