CIREBONINSIDER.COM – Gelombang keresahan melanda ribuan guru ASN dan pensiunan di Jawa Barat. Akibat skema kredit yang dinilai “mencekik”, para pahlawan tanpa tanda jasa ini terpaksa bertahan hidup dengan sisa gaji hanya 10 persen. Kondisi darurat finansial ini memicu audiensi panas di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (3/2/2026).
Didampingi LBH Pendekar Kawah Galunggung dan PGRI, para debitur ini melayangkan protes keras terhadap sistem pinjaman Bank BJB.
Mereka menyoroti penggunaan bunga anuitas dan agunan SK Pensiun yang membuat masa pinjaman membengkak tanpa ujung yang jelas.
Baca Juga:Sinergi BJB – Pemkab Cirebon: Ambulans Transfusi Darah Pertama di RSUD WaledKPK Bantah Klaim RK Tidak Tahu Dugaan Korupsi Bank BJB, Saksi Ungkap Laporan Sampai ke Eks Kepala Daerah
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengungkapkan keprihatinannya setelah mendengar langsung kesaksian para guru yang terjepit utang jangka panjang.
”Mereka keberatan atas potongan hingga 90 persen untuk cicilan. Bayangkan, gaji atau sisa pensiun habis hampir tak bersisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini sangat memberatkan,” tegas Ineu di Ruang Badan Musyawarah (Banmus).
Empat Tuntutan Radikal: Dari Eksodus Payroll hingga Restrukturisasi
Dalam pertemuan tersebut, para guru dan pensiunan mengajukan empat poin tuntutan yang bersifat mendesak:
– Migrasi Payroll: Meminta penyaluran gaji dialihkan sepenuhnya dari Bank BJB ke Bank Milik Negara (BUMN).
– Hapus Fungsi Debt Collector: Menuntut Bank BUMN yang ditunjuk nanti dilarang merangkap fungsi sebagai penagih utang atau perpanjangan tangan pihak ketiga.
– Batas Angsuran Manusiawi: Mendesak kebijakan pelunasan khusus dengan skema angsuran maksimal 50 persen dari total gaji demi kelangsungan hidup.
– Transparansi Gaji: Meminta hak menerima gaji/pensiun secara penuh tanpa pemotongan otomatis yang tidak transparan oleh pihak perbankan.
Baca Juga:Kemenag Genjot Kesejahteraan Guru 2026: TPG Naik, Sertifikasi 423 Ribu Guru Madrasah Jadi Prioritas UtamaNasib Guru Honorer 2026: Insentif Rp400 Ribu, Kalah Telak dari Uang Saku Mahasiswa KIP
DPRD Jabar Desak Intervensi OJK
DPRD Jawa Barat meminta Bank BJB tidak menutup mata. Ineu mendesak adanya kajian serius yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator untuk mengevaluasi skema bunga yang diterapkan.
”Kami meminta Bank BJB melakukan kajian, apakah memungkinkan dilakukan restrukturisasi pinjaman atau penurunan bunga. Jangan sampai masyarakat, apalagi pensiunan, terus dibebani kredit konsumtif yang mencekik di masa tua,” tambahnya.
Waspada Efek Domino: Jeratan Pinjol
Senada dengan itu, Anggota Komisi I Rafael Situmorang menyoroti aspek perlindungan konsumen.