LCIREBONINSIDER.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, memberikan peringatan keras dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026.
Ia menegaskan bahwa di tengah kepungan disinformasi yang masif, pemerintah kini kehilangan “kemewahan” untuk sekadar memilih antara menyampaikan informasi yang cepat atau yang tepat.
Bagi Meutya, di era digital yang serba instan, kedua elemen tersebut wajib berjalan beriringan tanpa kompromi.
Baca Juga:Atasi Kabel Semrawut, DPRD Indramayu Desak Kemenkomdigi Standarisasi Infrastruktur ‘Kampung Internet’'Rating War' Picu Konten Perpecahan? DPR Panggil Komdigi, KPI, dan Trans7 Buntut Polemik Tayangan Pesantren
Kekosongan Informasi Adalah Jebakan
”Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan,” tegas Meutya di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa setiap detik keterlambatan pemerintah dalam menyampaikan narasi resmi adalah ruang terbuka bagi disinformasi untuk tumbuh.
“Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh hoaks, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tambahnya di hadapan para pimpinan humas K/L dan BUMN.
Bukan Sekadar Rilis, Tapi Pemahaman Publik
Meutya menggeser paradigma lama mengenai keberhasilan komunikasi publik. Menurutnya, indikator kinerja humas pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan disusun atau seberapa banyak rilis yang disebar.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi akurat kita tenggelam oleh disinformasi karena kalah saing di media sosial, itu adalah sebuah kesalahan strategis,” ujarnya lugas.
Senjata Baru: Bank Data dan Kolaborasi Berjejaring
Menghadapi tantangan 2026, Menkomdigi menekankan dua solusi konkret untuk memperkuat benteng komunikasi negara:
1. Bank Data Siap Saji: Humas tidak boleh lagi mencari data saat krisis sudah meledak. Konsolidasi data internal harus menjadi fondasi agar respons bisa dilakukan dalam hitungan menit.
Baca Juga:DPR Panggil Komdigi, KPI, dan Trans7 Buntut Polemik Tayangan PesantrenWaspada Link Palsu! Kemnaker Pastikan Kabar BSU 2026 yang Beredar Adalah Hoaks
2. Sinergi Kolektif: Mengingat disinformasi bekerja secara berjejaring, maka humas pemerintah wajib melepas ego sektoral. Kolaborasi lintas kementerian jauh lebih krusial daripada kompetisi popularitas antarlembaga.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri. Suaranya boleh beragam, gayanya bisa berbeda sesuai platform, tetapi arah dan tujuannya harus sama,” pungkas Meutya.(*)