CIREBONINSIDER.COM – Sempat menjadi tanda tanya besar di kalangan wali murid dan pengelola pendidikan, kepastian nasib beasiswa SMA/SMK swasta di Jawa Barat akhirnya menemui titik terang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memasang badan dan menjamin bahwa hak siswa miskin tetap akan terbayar melalui APBD 2026.
Isu ini mencuat setelah Komisi V DPRD Jawa Barat mendapati alokasi beasiswa tersebut belum muncul dalam draf awal anggaran.
Baca Juga:Selly: Beasiswa PIP Madrasah Wajib Utuh, Tak Boleh Dipotong Satu Sen PunSekolah Rakyat Prabowo Hadir di Indramayu: Beasiswa dan Masa Depan Anak Miskin Lewat Teknologi AI
Namun, pria yang akrab disapa KDM ini meminta masyarakat tidak panik. Ia menegaskan anggaran sebesar Rp218 miliar sudah disiapkan melalui skema pergeseran anggaran.
Mengapa Belum Muncul di APBD Murni?
KDM menjelaskan bahwa alasan belum dicantumkannya angka tersebut semata-mata demi akurasi data. Pemerintah Provinsi Jawa Barat enggan menggunakan data “kira-kira” yang berpotensi salah sasaran.
”Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni-Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” tegas KDM saat memberikan keterangan di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, sinkronisasi data baru bisa dilakukan secara presisi setelah tahun ajaran baru dimulai.
Langkah ini diambil agar bantuan pendidikan jatuh tepat ke tangan mereka yang benar-benar membutuhkan. Sesuai kondisi lapangan di pertengahan tahun nanti.
Rincian Dana Rp218 Miliar: Operasional dan Personal
Anggaran fantastis senilai Rp218 miliar tersebut tidak hanya untuk satu pos, melainkan dibagi menjadi dua instrumen perlindungan siswa:
– Beasiswa Operasional (Rp150 Miliar): Ditujukan untuk membantu pihak sekolah swasta dalam mengelola biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu.
Baca Juga:Jalur "Maut" Pantura Bekasi-Cirebon Segera Diperbaiki, Dedi Mulyadi Akui Adanya Hambatan AdministratifSidak Gunung Ciremai, Dedi Mulyadi Semprot Kepala TNGC Soal Tambang Ilegal dan Proyek Seremonial
– Beasiswa Personal (Rp68 Miliar): Bantuan langsung untuk siswa guna memenuhi kebutuhan pokok sekolah seperti seragam, buku, dan penunjang belajar lainnya.
Menjawab Kritik Legislatif
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jabar sempat mendorong Pemprov untuk lebih progresif dalam mengalokasikan bantuan ini.
Legislatif khawatir ketiadaan angka di awal tahun akan menimbulkan kecemasan bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini menjadi tumpuan bagi siswa kategori Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).
KDM memastikan bahwa mekanisme pergeseran anggaran adalah solusi paling logis dan aman secara administrasi.