CIREBONINSIDER.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik dengan membedah isi kantong daerah.
Berdasarkan laporan terbaru Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per Senin, 2 Februari 2026, terungkap dinamika arus kas yang cukup kontras antara realisasi pendapatan harian dan beban belanja birokrasi.
Hingga tutup buku pukul 17.00 WIB, Pemprov Jabar mencatatkan posisi saldo kas akhir berada di angka Rp59.628.680.089.
Baca Juga:Ironi Pajak di Cirebon: Ribuan Kendaraan ASN Nunggak, Bupati Beri Sentilan KerasMenkeu Purbaya ke Pejabat Pajak: Satu Orang Menyimpang, Rusak Marwah Ribuan Pegawai
Angka ini merupakan sisa likuiditas setelah pemerintah melakukan percepatan belanja di awal bulan.
Sektor Otomotif: “Napas” Utama Pendapatan Jabar
Dalam catatan realisasi penerimaan harian yang mencapai Rp29.877.913.294, sektor pajak kendaraan masih menjadi primadona yang tak tergantikan.
Kontribusi terbesar lahir dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menyetorkan angka fantastis sebesar Rp20,48 miliar.
Dominasi ini diperkuat oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp8,25 miliar, disusul Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3,15 miliar.
Selain itu, pundi-pundi daerah juga diperkuat oleh pendapatan dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp174,1 juta, Pajak Alat Berat senilai Rp1,2 juta, serta Retribusi Daerah yang menyumbang Rp219 juta.
Sementara itu, sektor Lain-lain PAD yang sah turut berkontribusi sebesar Rp745,7 juta.
Sorotan Belanja: Pegawai Jadi Komponen Terbesar
Di sisi lain, potret pengeluaran daerah pada hari yang sama menunjukkan angka yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan harian, yakni menyentuh Rp279.521.661.097.
Baca Juga:Hapus Pemutihan, Bapenda Jabar Buru 5 Juta Penunggak Pajak demi Target PAD Rp19,5 TriliunMenkeu Purbaya ke Pejabat Pajak: Satu Orang Menyimpang, Rusak Marwah Ribuan Pegawai
Dari total belanja tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai yang menyedot dana hingga Rp256,61 miliar.
Angka ini jauh melampaui alokasi Belanja Barang dan Jasa yang tercatat sebesar Rp22,9 miliar. Rasio ini menjadi indikator penting bagi publik untuk memantau sejauh mana efisiensi penggunaan anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan.
Komitmen Tata Kelola “Jabar Juara”
Langkah berani Pemprov Jabar dalam mempublikasikan saldo kas harian ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan.
“Demikian, wargi Jabar. Mari kita wujudkan tata kelola keuangan yang transparan demi mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan yang merata,” tulis perwakilan Pemprov Jabar dalam laporan resmi tersebut.