Dedi Mulyadi: Kritik Jadi 'GPS' Pembangunan Jawa Barat, Bukan Ancaman

KDM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM). Foto: Humas Pemprov Jabar.

CIREBONINSIDER.COM — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan pernyataan progresif terkait dinamika demokrasi di wilayahnya.

Alih-alih bersikap defensif terhadap gelombang opini publik, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini justru memosisikan kritik—bahkan yang paling pedas sekalipun—sebagai GPS atau navigasi untuk perbaikan Jawa Barat.

​Dalam pernyataan terbukanya, Dedi menegaskan bahwa kepemimpinan yang sehat tidak boleh alergi terhadap suara sumbang.

Baca Juga:Jalur "Maut" Pantura Bekasi-Cirebon Segera Diperbaiki, Dedi Mulyadi Akui Adanya Hambatan AdministratifDedi Mulyadi Bersihkan BUMD Jabar: Bongkar Borok Kredit Macet Rp6 Triliun dan Skandal Gaji Macet

Baginya, dukungan adalah energi. Sementara kritik adalah “kompas” agar kebijakan tidak kehilangan arah.

​Kritik Sebagai Bentuk Cinta yang Berbeda

​Dedi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat, baik yang memberikan apresiasi maupun yang melontarkan sindiran tajam.

Menurutnya, respons publik adalah indikator bahwa warga masih ada rasa memiliki (sense of belonging) terhadap Jawa Barat.

​”Saya mengucapkan terima kasih atas cinta yang diberikan dalam bentuk pandangan dan gagasan. Kritik, bahkan yang keras sekalipun, saya terima. Dikritik artinya diperhatikan,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa (3/2).

​Ia menambahkan bahwa dalam ruang demokrasi, perbedaan posisi antara pendukung dan pengkritik adalah hal yang lumrah.

“Yang mengkritik dan yang membela, dua-duanya sahabat saya. Demokrasi memang berisi dukungan dan penolakan, ada sisi positif dan negatif,” imbuhnya.

​Menjawab Persoalan Jalan Rusak dan PJU

​Pernyataan Dedi ini bukan sekadar retorika. Ia langsung menyentuh titik krusial yang sering dikeluhkan warga: Infrastruktur.

Baca Juga:Sidak Gunung Ciremai, Dedi Mulyadi Semprot Kepala TNGC Soal Tambang Ilegal dan Proyek SeremonialDedi Mulyadi Beri Peringatan Keras: Proyek ‘Asal Jadi’ di Jabar Terancam Tak Dibayar

Ia mengakui bahwa masukan masyarakat mengenai kualitas jalan yang cepat rusak hingga masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak standar adalah data lapangan yang sangat berharga.

​”Terima kasih dikritik (soal jalan dan PJU). Dengan itu, perbaikan akan dilakukan. Kesempurnaan hanya bisa diraih jika kita menemukan dan memperbaiki berbagai kesalahan,” tegasnya secara lugas.

​Ajakan Kolaborasi Progresif

​Menutup narasinya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berhenti berpartisipasi. Ia ingin membangun budaya politik di mana rakyat tidak takut berbicara dan pemerintah tidak lelah mendengar.

​Bagi Dedi, pembangunan Jawa Barat yang ideal adalah hasil dari dialektika antara kebijakan pemerintah yang dieksekusi dengan pengawasan rakyat yang ketat.

0 Komentar