CIREBONINSIDER.COM – Mengawal mandat Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi pemerintah dalam memperketat pengawasan pasar modal.
Kehadirannya dalam konferensi pers bersama regulator keuangan (OJK dan BEI) menandai fase baru: Transisi kebijakan menuju penegakan hukum yang lebih agresif.
Meski fundamental ekonomi makro dilaporkan kokoh, Menkeu menekankan bahwa kepercayaan investor tidak bisa hanya dibangun di atas angka pertumbuhan, melainkan pada ekosistem pasar yang bersih dari praktik manipulatif.
Baca Juga:IHSG Jeblok dan Petinggi BEI Mundur, Hanif Dhakiri Desak OJK Rombak Total Tata Kelola Pasar ModalGebrakan 2026: Menkeu Purbaya Siapkan Pasar Modal Jadi Mesin Utama Ekonomi RI
Fiskal Solid, Pasar Modal Harus “Bersih-Bersih”
Menkeu Purbaya menggarisbawahi bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi 5,04% dan cadangan devisa yang melimpah sebesar USD 156,5 miliar, pasar modal tidak boleh menjadi titik lemah (weak link).
”Fundamental yang kuat adalah fondasi, tapi integritas pasar adalah tiangnya. Tanpa transparansi, bangunan ekonomi kita berisiko,” ungkap pemerintah dalam pernyataan bersama tersebut.
Highlight Kebijakan: Pengetatan “Free Float” & Identitas Pemilik
Pemerintah secara resmi menginstruksikan percepatan dua reformasi teknis yang akan mengubah peta persaingan emiten:
1. Likuiditas Global: Kewajiban minimum free float 15% bukan lagi opsi, melainkan standar wajib untuk meningkatkan volume transaksi organik.
2. Operasi Transparansi: Pelacakan Beneficial Ownership diperketat untuk memastikan tidak ada pemegang saham pengendali yang bersembunyi di balik entitas cangkang guna memanipulasi harga.
Menjamin Transisi di OJK dan BEI Tetap Stabil
Menanggapi dinamika internal di tubuh regulator, pemerintah memastikan operasional tetap berjalan tanpa hambatan.
Pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner OJK telah ditindaklanjuti dengan penunjukan pejabat sementara yang kompeten.
Baca Juga:Optimisme Pasar Modal Melonjak, Transaksi Saham di Ciayumajakuning Tembus Rp2,39 TriliunMenkeu Purbaya Yudhi Sadewa "Cuci Gudang" Pejabat Bea Cukai, Perketat Benteng Fiskal dari Barang Ilegal
Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) kini didorong untuk lebih aktif dalam pengawasan market conduct.
Pemerintah memberikan dukungan penuh bagi aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana setiap pelanggaran yang merugikan investor ritel.
Visi 2026: Iklim Investasi yang Adil
Konferensi pers ini ditutup dengan pesan kuat bagi para spekulan: Pemerintah tidak akan tinggal diam melihat manipulasi harga.
Dengan rasio utang di bawah 40% dan kinerja perbankan yang solid (CAR 25,87%), Indonesia memiliki ruang yang luas untuk melakukan pembersihan pasar modal demi pertumbuhan yang berkelanjutan.(*)