KDM Kritik Standar Perumahan RI, Negara Pancasila tapi Urusan Rumah Lebih Liberal dari Jepang

Dedi-Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan mengenai standarisasi teknis pembangunan perumahan berbasis kearifan lokal di hadapan pejabat Kementerian PKP. Foto: Humas Bapenda Jabar

– ​Wilayah Rawan Banjir: Mengadopsi model rumah panggung setinggi 2,5 meter (seperti di Karangligar, Karawang) yang tetap fungsional saat bencana melanda.

– ​Wilayah Pegunungan: Mendorong hunian berbasis bambu dan kayu dengan konsep homestay untuk menciptakan ekonomi pariwisata tanpa merusak ekosistem hutan.

​Terkait tren hunian vertikal atau apartemen, KDM memberikan peringatan dini. Ia menekankan pentingnya edukasi gaya hidup kolektif dan mitigasi teknis agar tidak muncul konflik sosial baru jika terjadi kendala fasilitas bersama seperti listrik atau lift.

Baca Juga:Gebrakan Hambalang: Prabowo Instruksikan Pangkas Izin Perumahan, Targetkan 141 Ribu Hunian RakyatIni Lho Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Jabar, Pastikan akan Ada Evaluasi

​“Pembangunan perumahan bukan sekadar menumpuk beton, tapi membangun peradaban. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan yang justru menurunkan ketahanan masyarakat terhadap tantangan zaman,” pungkasnya.(*)

0 Komentar