Menaker Yassierli: Serikat Pekerja BUMN Harus Jadi 'Benteng' Bisnis, Bukan Sekadar Penuntut Upah

Menaker-Yassierli
Menaker Yassierli saat memberikan sambutan di Kongres Luar Biasa KSP BUMN 2026 membahas disrupsi AI dan produktivitas pekerja. Foto: Kemnaker RI

​CIREBONINSIDER.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan “catatan keras” bagi seluruh serikat pekerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di tengah bayang-bayang disrupsi teknologi, para pekerja diminta menggeser paradigma: tidak lagi hanya berfokus pada tuntutan upah, melainkan aktif menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

​Dalam pembukaan Kongres Luar Biasa (KLB) Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN 2026 di Yogyakarta, Kamis (29/1), Yassierli menegaskan bahwa masa depan jutaan pekerja kini bergantung pada kemampuan perusahaan beradaptasi dengan zaman.

Baca Juga:Hentikan Stigma Human Error, Menaker Yassierli Ungkap 70% Kecelakaan Kerja Akibat Borok SistemMenaker Yassierli: Sertifikat BLK Tak Berguna Jika Lulusan Tetap Menganggur

​Transformasi Adil di Era AI

Yassierli menyoroti dua tantangan besar yang siap menggilas industri jika tidak dikelola dengan presisi: Kecerdasan Buatan (AI) dan Transisi Industri Hijau. Menurutnya, perubahan ini adalah keniscayaan yang bisa menjadi ancaman sekaligus peluang.

​”Kalau perusahaan tidak berkelanjutan, kesejahteraan tidak akan pernah aman. Serikat pekerja harus ikut menjaga bisnis tetap hidup,” tegas Yassierli.

Ia mewanti-wanti agar proses transformasi ini berjalan adil (Just Transition) sehingga tidak ada pekerja yang tertinggal dalam gerbong perubahan.

​Buruh BUMN Wajib Jadi Ahli Produktivitas

Sebagai langkah taktis, Kemnaker mendorong aktivis serikat pekerja untuk memiliki sertifikasi Ahli Produktivitas.

Program ini selaras dengan Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) yang sedang gencar dibangun pemerintah. Hingga akhir tahun lalu, Kemnaker tercatat telah mensertifikasi sekitar 700 ahli produktivitas.

“Kami ingin teman-teman menjadi champion di perusahaan masing-masing. Dengan sertifikasi ini, serikat pekerja bisa memahami persoalan perusahaan secara objektif dan menawarkan solusi strategis, bukan sekadar protes,” imbuhnya.

​Menekan Angka Pengangguran

Peran strategis BUMN juga dikaitkan langsung dengan kondisi makroekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Indonesia masih menyentuh angka 7,46 juta orang.

Baca Juga:Menaker Yassierli ‘Sikat’ Biaya Tinggi Magang Jepang, Ancam Cabut Izin SO NakalMenaker Yassierli Serukan Revolusi di Dunia Kerja Indonesia

​Yassierli meyakini BUMN yang sehat adalah kunci utama penyerap tenaga kerja. Sebaliknya, BUMN yang gagal tumbuh hanya akan memperburuk krisis lapangan kerja.

​Menanggapi hal tersebut, Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution menyatakan komitmennya. Ia menegaskan bahwa pekerja BUMN siap bertransformasi menjadi pemain global yang kompetitif tanpa melupakan hak-hak dasar buruh.(*)

0 Komentar