CIREBONINSIDER.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan gaya kepemimpinan “jemput bola” dalam menuntaskan krisis hunian nasional.
Di kediaman pribadinya, Hambalang, Kamis (29/01/2026), Presiden memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait guna membahas akselerasi penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertemuan strategis ini membuahkan keputusan besar: penyederhanaan birokrasi perizinan secara radikal demi menekan harga hunian di pasar.
Baca Juga:Bukan Cuma UMP, Dedi Mulyadi Siapkan Senjata Pendidikan dan Rumah Gratis untuk Buruh JabarTARGET Rp10 Miliar! Baznas Kuningan Wajibkan Zakat ASN via Payroll 2026, Siap Bangun 150 Rumah Gratis
Mega Proyek Cikarang dan Efek Domino Ekonomi
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden telah menerima laporan detail mengenai pengembangan lahan seluas 30 hektar di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan ini akan disulap menjadi kawasan rumah susun bersubsidi terintegrasi.
Tak hanya itu, pemerintah tengah mematangkan fase groundbreaking untuk 141.000 unit rumah subsidi yang tersebar di titik-titik strategis.
“Presiden meminta lokasi pembangunan wajib berdekatan dengan fasilitas publik—sekolah, rumah sakit, dan kawasan industri. Rakyat tidak boleh hanya punya rumah, tapi juga harus punya akses mobilitas yang mudah,” tegas Seskab Teddy melalui keterangan tertulis.
Revolusi Izin: Pangkas Biaya, Percepat Eksekusi
Salah satu poin paling progresif dalam pertemuan tersebut adalah komitmen Presiden Prabowo untuk menghapus “sekat” birokrasi.
Menteri PKP diinstruksikan untuk memangkas berbagai bentuk perizinan serta biaya administrasi yang selama ini membebani pengembang dan konsumen.
Langkah ini diprediksi bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kalkulasi pemerintah:
– Serapan Tenaga Kerja: Mencapai 80.000 orang di berbagai sektor.
– Rantai Pasok: Mempercepat perputaran industri material, logistik, hingga jasa konstruksi lokal.
Baca Juga:Demi Infrastruktur, Lucky Hakim Pangkas Rp5 Miliar Anggaran Rumah Dinas saat Indramayu Defisit Rp240 MiliarKunci 3 Juta Rumah Prabowo: Menteri Ara Maksimalkan KUR dan FLPP BRI Lawan Jerat Tengkulak
Komitmen Politik “Tanpa Perantara”
Langkah Presiden memanggil menteri ke Hambalang menandakan bahwa urusan papan adalah prioritas utama yang dipantau langsung dari meja kerja pribadinya.
Strategi ini mengonfirmasi arah kebijakan pemerintah yang tidak lagi sekadar merancang di atas kertas, melainkan mengawal eksekusi di lapangan.
“Semangatnya adalah hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Izin dipangkas, biaya admin ditekan, agar rakyat segera merasakan manfaatnya,” pungkas Teddy.(*)