CIREBONINSIDER.COM– Di bawah bayang-bayang kebijakan efisiensi anggaran, fungsi pengawasan legislatif di Kabupaten Cirebon justru kian diperketat.
Fokusnya satu: memastikan setiap rupiah pembangunan memberikan dampak instan bagi keselamatan dan ekonomi warga.
Kamis (29/1/2026), jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon turun langsung menyisir titik-titik kritis di Kecamatan Lemahabang.
Baca Juga:DPRD Kabupaten Cirebon Wajibkan Kurikulum Lokal: Sejarah Cirebon vs Literasi Digital, Mana Prioritas?Cirebon Gagal UHC 2025: DPRD 'Suntik' Dana Pokir demi Selamatkan Jaminan Kesehatan Warga
Peninjauan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya membedah perencanaan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan menahun masyarakat setempat.
Urat Nadi Belawa: Bukan Sekadar Tambal Sulam
Titik pertama yang menjadi sorotan tajam adalah ruas Jalan Cipeujeuh–Kamarang di Desa Belawa. Pasca-insiden tanah longsor pada 2025 yang menggerus badan jalan. Akses ini menjadi momok bagi pengguna jalan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menegaskan bahwa peningkatan kualitas jalan ini harus menjadi prioritas absolut.
”Kita tidak ingin pembangunan yang asal jadi. Ruas Cipeujeuh–Kamarang ini krusial. Perencanaannya harus mampu memitigasi risiko longsor susulan agar aktivitas ekonomi warga tidak lagi terhambat,” tegas Nana saat meninjau lokasi.
Mitigasi Banjir: Menjinakkan Arus Leuwidinding
Bergeser ke Desa Leuwidinding, tim DPRD membedah masalah sedimentasi sungai yang kian parah. Penyempitan alur sungai ini teridentifikasi sebagai pemicu utama banjir luapan yang kerap merendam pemukiman saat intensitas hujan tinggi.
Melalui program normalisasi yang akan segera dieksekusi, kapasitas tampung air diharapkan kembali normal.
Langkah preventif ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan dampak pasca-banjir yang jauh lebih mahal.
Baca Juga:Lantik Satgas PTSL 2026, Bupati Cirebon Tekankan Integritas: Layani Rakyat Tanpa Dibeda-bedakan!Lawan Stigma TPAS: Ambisi Kubangdeleg Cirebon Ubah Jalur Sampah Jadi Destinasi Wisata
Paradigma Baru: Kreativitas vs Keterbatasan Anggaran
Menariknya, dalam forum Pra-Musrenbang 2027 yang digelar di Kantor Kecamatan Lemahabang, muncul narasi progresif terkait “pembangunan cerdas”.
Nana Kencanawati mengingatkan jajaran birokrasi bahwa keterbatasan dana justru harus melahirkan inovasi.
Anggota DPRD lainnya, Diah Irawany Indriyanti, menambahkan bahwa alokasi 70 persen anggaran untuk infrastruktur harus dieksekusi dengan presisi tinggi.
”Anggaran terbatas bukan alasan untuk stagnan. Kita harus lebih kreatif dan optimal memanfaatkan sumber daya. Pembangunan fisik harus selaras dengan penguatan ekosistem hilirisasi potensi lokal,” ujar Diah.