CIREBONINSIDEN.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah taktis dengan melantik 27 Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (28/1/2026). Menariknya, gerbong pelantikan ini didominasi 22 pejabat baru di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Langkah ini dinilai bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya “pembersihan” dan penguatan integritas di pintu-pintu masuk perdagangan nasional.
Melindungi Pasar Domestik dari “Benalu” Penyelundupan
Dalam pidato yang lugas, Menkeu menyoroti ancaman nyata terhadap ekonomi nasional: barang selundupan. Menurutnya, permintaan domestik (domestic demand) Indonesia yang sangat besar saat ini sedang menjadi incaran perusahaan luar negeri yang masuk secara ilegal.
Baca Juga:Menkeu Purbaya Blokir Izin Layar Kapal Asing Pengemplang Pajak: Tak Ada Kompromi!Menkeu Purbaya ke Pejabat Pajak: Satu Orang Menyimpang, Rusak Marwah Ribuan Pegawai
”Permintaan domestik kita besar, tapi kalau dikuasai barang selundupan, perusahaan dalam negeri tidak punya ruang bersaing secara fair,” tegas Purbaya.
Diksi keras ini menunjukkan kegelisahan pemerintah terhadap persaingan tidak sehat. Produk lokal yang taat pajak seringkali kalah saing dengan barang impor ilegal yang masuk tanpa beban fiskal. Sehingga mematikan industri kecil dan menengah (UMKM).
Integritas Sebagai “Sertifikat” Kepercayaan Publik
Menteri Purbaya mengingatkan para pejabat yang baru dilantik—termasuk dari DJPB, DJKN, dan DJSPSK—bahwa jabatan mereka bukan sekadar kursi administratif.
”Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara. Akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu dengan nada peringatan.
Poin Strategis Optimasi Fiskal 2026:
– Akselerasi Permintaan Dalam Negeri: Mendorong konsumsi melalui kebijakan fiskal yang presisi.
– Lini Terdepan Bea Cukai: Memastikan pasar nasional bersih dari praktik unfair trade dan impor ilegal.
– Ketahanan Geopolitik: Memperkuat fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.
Perombakan besar-besaran di tubuh Bea Cukai ini diharapkan mampu menekan angka peredaran barang ilegal di pasar.
Baca Juga:Menkeu Purbaya Akui Ada 'Friksi' Fiskal-Moneter sebelum Ekonomi 2026 Pulih: Nyaris Ganggu StabilitasGebrakan 2026: Menkeu Purbaya Siapkan Pasar Modal Jadi Mesin Utama Ekonomi RI
Bagi konsumen, ini berarti jaminan produk yang lebih standar; bagi pelaku usaha, ini adalah sinyal bahwa pemerintah mulai serius memberantas kompetitor “gelap” yang merusak harga pasar.
Kini, bola panas ada di tangan 27 pejabat baru tersebut. Publik menanti, apakah pelantikan besar-besaran ini mampu membawa perubahan nyata pada arus logistik Indonesia yang lebih bersih dan profesional.(*)